KEPRI – Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menemui Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Manoarfa, Senin (19/12), di Jakarta guna memastikan tindaklanjut usulan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terkait pembangunan peningkatan struktur Jalan Lintas Barat Lanjutan dari Bundaran KM 16 menuju jalan Tirta Madu di Bintan Timur yang masih terputus pengaspalan jalannya saat ini.
Menyambut kehadiran Gubernur Kepri, Menteri Bappenas Suharso Manoarfa dalam kesempatan ini didampingi oleh Direktur Transportasi Ikhwan Hakim, ST, MSc, Ph.D dan Direktur Regional 1 Abdul Malik Sadat Idris. Dalam kesempatan ini Gubernur Ansar pun menyampaikan terkait telah rampungnya FD/studi kelayakan, DED dan Dokumen Lingkungan yang dilakukan oleh Pemprov Kepri dan Pemkab Bintan.
“Peningkatan infradtruktur Jalan lintas Barat Lanjutan ini penting, makanya kita gesa ini ke pemerintah pusat. Alasannya, mengingat kawasan ini adalah akses menuju KEK Galang Batang, pelabuhan Sri Bayintanpura, KSPN dan Pusat kegiatan Nasional di Kabupaten Bintan lainnya,” kata Ansar.
Jalan ini telah diusulkan oleh Pemerintah Provinsi Kepri sepanjang 9 KM dengan dua jalur yang total pembiayaan diperkirakan mencapao Rp120 miliar. Jika hal ini dapat dirampungkan akan mempersingkat jarak tempuh kendaraan dari Kijang menuju pusat Ibu kota Bintan Buyu dan kawasan lainya di Kabupaten Bintan.
“Jika akses jalan sidah bagus, maka mobilitas orang, uang dan barang akan lebih mudah dan cepat. Disitulah roda perekonomian semakin hidup,” terang Ansar lagi.
Gubernur Ansar dalam pertemuan ini tampak semang karena Menteri PPN/Kepala Bappenas RI telah memberikan lampu hijau untuk penganggaran tahun 2023 nanti, secara bertahap dan akan dilakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah lebih lanjut.
Gubernur Ansar pun akan segera mengkoordinasikan dengan Pemkab Bintan terkait dukungan lainnya.
Diakhir pertemuan Gubernur Ansar juga melaporkan penyelesaian tahap 1 revitaslisasi penataan Pulau penyengat dan progres kesiapan pembangunan jembatan Batam-Bintan yang tinggal menunggu MoU kementerian PUPR, AIIB dan Pemprov Kepri.
Menjelang selesai pembahasan rapat Gubernur Ansar melantunkan Syair Gurindam 12 serta Bersalawat di depan Menteri PPN/Kepala Bappenas berserta jajarannya.
“Kita lakukan apapun untuk meloby pusat agar campur tangannya ringan untuk proyek-proyek strategis di Kepri. Kita solawatin aja dulu, biar campur tangan Yang Diatas ikut menentukan atas apa yang kita usahakan,” tutup Ansar usai pertemuan.(*)
[20/12 18.48] Basor Diskominfo Kepri: RILIS DISKOMINFO KEPRI
Selasa, 20 Desember 2022
NO. 1052/Rilis-DISKOMINFO/XII/2022
Dewi Ansar Tutup Kegiatan Inkubasi Bisnis Pengembangan UMK Perempuan di Bintan
DISKOMINFO KEPRI – Ketua TP-PKK Provinsi Kepulauan Riau Hj. Dewi Kumalasari Ansar resmi menutup kegiatan Angel Investor Program Inkubasi Bisnis Pengembangan Usaha Perempuan di Kabupaten Bintan tahun Anggaran 2022 di Aula Kantor Bupati Bintan, Selasa (20/12).
Kegiatan ini juga disejalankan dengan wisuda 68 peserta Usaha Menengah Kecil (UMK) Naik Kelas dari Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan yang sudah mengikuti pelatihan ini selama 4 bulan, dimulai bulan Agustus 2022 lalu sampai Desember tahun 2022.
Dalam sambutannya, Dewi Ansar menyampaikan bahwa kesenjangan gender dalam berbagai bidang pembangunan masih merupakan masalah di Provinsi Kepri. Menurut Dewi Ansar hal ini dapat dilihat dari masih rendahnya capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) meskipun secara umum percapaian pembangunan gender semakin meningkat.
Dijelaskan Dewi Ansar, berdasarkan data IDG Provinsi Kepri tahun 2022 sebesar 58,97 persen masih jauh dibawah rata-rata nasional sebesar 76,26 persen. Jika dilihat dari komponen pembentukannya, maka rendahnya capaian IDG Kepri terutama disebabkan oleh rendahnya presentase sumbangan pendapatan perempuan yang hanya sebesar 28,71 persen.
“Untuk itu, saya mengharapkan dengan diadakannya kegiatan ini para pelaku UMK kedepannya dapat terus berkomitmen dan konsisten dalam berusaha sehingga akhirnya dapat memberikan hasil yang baik sesuai yang diharapkan dan tentunya bisa memajukan ekonomi para pelaku usaha perempuan di Kepri lebih baik lagi,” kata Dewi Ansar.
Selanjutnya, Dewi Ansar mengatakan saat ini permasalahan perempuan dan anak di Kepri tidak terlepas dari sisi Pendidikan, Ekonomi, Kesehatan, Kekerasan, Perkawinan Anak, Pola Asuh Anak, Akses Perempuan dalam Teknologi hingga Keterwakilan Perempuan dalam Politik dan Dunia Usaha.
Dewi Ansar melanjutkan, untuk mengatasi permasalah perempuan dan anak di Kepri tersebut Presiden RI Joko Widodo memberikan 5 Arahannya yaitu peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan, peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan/pengasuhan anak, penurunan kekerasan pada perempuan dan anak, penurunan pekerja anak dan pencegahan dini.
“Program Inkubasi bisnis ini merupakan salah satu program yang mendukung mandat yang diberikan bapak Presiden RI Joko Widodo untuk diselesaikan sampai tahun 2024 untuk mengatasi permasalah perempuan dan anak,” ungkapnya.
Terakhir, Dewi Ansar menjelaskan tujuan utama diadakannya program ini adalah guna mendorong para pelaku UKM khususnya perempuan Kepri untuk naik kelas, baik dari segi mindset, attitude, skill bisnis, standarisasi produk serta jejaring bisnis.
Ia juga berharap melalui kegiatan Inkubasi bisnis ini dapat mendorong ekonomi perempuan untuk lebih maju dan kuat melalui bimbingan kelas Entrepreneurship, Community
program, Lateral Thinking, Business Network dan pasar bersama.
“Semoga kelak ibu-ibu peserta yang sudah wisuda dari kegiatan Inkubasi bisnis ini, dapat menjadi utusan pelaku usaha perempuan yang potensial dan dapat menjadikan bisnis sebagai masa depan serta mampu memberikan peluang kerja untuk masyarakat sekitarnya,” tutupnya. (red)
