KEPRI – Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, memimpin High Level Meeting (HLM) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah bersama para bupati dan wali kota se-Provinsi Kepulauan Riau di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Selasa (14/4/2026).
Rapat tersebut dihadiri secara langsung maupun virtual oleh Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Kepulauan Riau Rony Widijarto, Asisten Direktur BI Kepri Husni Mapain, Wakil Wali Kota Tanjungpinang Raja Ariza, serta perwakilan pemerintah daerah dan sektor perbankan.
Dalam arahannya, Ansar menyoroti adanya fenomena paradoks dalam capaian pembangunan di Kepulauan Riau. Ia menyebut, meskipun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tergolong tinggi, indeks digitalisasi daerah justru masih menunjukkan tren yang fluktuatif.
“Kalau kita lihat dari berbagai capaian, baik yang meningkat maupun menurun, ada semacam paradoks di Kepri. Di satu sisi IPM kita sangat tinggi, tetapi indeks digitalisasi daerah masih belum stabil,” ujar Ansar.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan, mengingat digitalisasi merupakan salah satu pilar penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pelayanan publik.
Ansar menekankan pentingnya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap setiap indikator penilaian digitalisasi daerah. Dengan begitu, pemerintah dapat mengidentifikasi titik lemah sekaligus merumuskan langkah strategis yang lebih tepat sasaran.
“Melalui kajian pada setiap aspek indikator, kita bisa mengetahui di mana letak kekurangan kita. Dari situ, kita tentukan langkah konkret untuk memperbaiki capaian ke depan,” jelasnya.
Selain itu, Ansar juga menegaskan perlunya komitmen dan konsistensi dalam pelaksanaan High Level Meeting sebagai forum koordinasi lintas sektor dalam mempercepat transformasi digital di daerah.
Ia memastikan, HLM akan digelar secara rutin sebagai bentuk pengawasan dan evaluasi terhadap progres digitalisasi di seluruh kabupaten dan kota di Kepri.
“Kita akan melaksanakan High Level Meeting ini secara berkala, minimal satu bulan sekali, untuk memantau perkembangan sekaligus mendorong percepatan indeks digitalisasi daerah di Kepulauan Riau,” tegasnya.
Langkah ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan sektor perbankan dalam mendukung ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan di Kepulauan Riau.
(red)
