ANAMBAS – Bupati Kepulauan Anambas, Aneng, menghadapi tekanan besar dalam menata keuangan daerah, menyusul kewajiban untuk penyesuaian belanja pegawai hingga maksimal 30 persen dari APBD tahun 2027 sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
Target tersebut menjadi tantangan serius bagi Bupati Aneng di tengah kondisi fiskal daerah yang saat ini masih jauh dari ideal.
Data APBD 2026 menunjukkan total anggaran daerah sebesar Rp840 miliar, dengan belanja pegawai mencapai Rp540 miliar atau sekitar 64 persen. Meski secara persentase menurun dibanding tahun 2025, secara nominal angka belanja pegawai tidak berubah.
Kondisi ini menggambarkan struktur anggaran yang belum sehat. Sebagian besar keuangan daerah tersedot untuk membayar gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), sehingga ruang untuk pembangunan menjadi sangat terbatas.
Padahal, beban tersebut bukan sepenuhnya lahir pada masa kepemimpinan Aneng. Tingginya belanja pegawai merupakan akumulasi kebijakan dari periode sebelumnya, termasuk rekrutmen besar-besaran ASN, khususnya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Saat ini, total ASN di lingkungan Pemkab Anambas diperkirakan mencapai 5.390 orang, terdiri dari 1.645 PNS, 122 CPNS, dan 3.632 PPPK. Komposisi PPPK yang mencapai sekitar 67 persen menjadi faktor utama membengkaknya belanja pegawai.
Namun, realitas politik dan administratif menempatkan Aneng, yang menjabat bersama Wakil Bupati Raja Bayu untuk periode 2025-2030, yang dilantik pada 20 Februari 2025, sebagai pihak yang harus bertanggung jawab menyelesaikan persoalan ini.
Mereka dihadapkan pada tenggat waktu yang singkat: Januari 2027. Dalam waktu kurang dari dua tahun, Pemkab Anambas harus mampu menurunkan belanja pegawai dari 64 persen menjadi maksimal 30 persen.
Untuk mencapai batas tersebut, dibutuhkan penyesuaian drastis. Dengan asumsi APBD tetap di kisaran Rp840 miliar, maka belanja pegawai idealnya hanya sekitar Rp252 miliar. Artinya, harus ada pengurangan sekitar Rp288 miliar dari posisi saat ini.
Langkah efisiensi yang telah dilakukan, seperti pemotongan TPP sebesar 25 persen, terbukti belum cukup signifikan. Opsi lanjutan seperti penghapusan TPP bahkan pengurangan jumlah PPPK mulai mencuat sebagai skenario yang mungkin ditempuh.
Namun, kebijakan tersebut bukan tanpa risiko. Penghapusan TPP dan pengurangan PPPK berpotensi memicu gejolak internal di kalangan ASN. Kebijakan itu bisa menimbulkan persepsi bahwa kepala daerah tidak berpihak pada kesejahteraan pegawai, padahal ASN merupakan tulang punggung pelayanan publik.
Situasi ini dapat menjadi bumerang politik dan administratif. Ketidakpuasan ASN berpotensi berdampak pada menurunnya kinerja birokrasi, bahkan mengganggu stabilitas pemerintahan daerah.
Di sisi lain, jika tidak dilakukan penyesuaian, Pemkab Anambas berisiko melanggar ketentuan perundang-undangan, sekaligus terus terjebak dalam tekanan fiskal yang membatasi pembangunan.
Dalam kondisi tersebut, terdapat satu opsi strategis yang dinilai lebih moderat: meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan. Dengan mendongkrak PAD, struktur APBD dapat diperbesar tanpa harus memangkas jumlah pegawai secara ekstrem.
Secara matematis, jika belanja pegawai tetap di angka Rp540 miliar, maka agar proporsinya turun menjadi 30 persen, total APBD harus mencapai sekitar Rp1,8 triliun. Angka ini memang cukup jauh dari kondisi saat ini.
Namun, dengan meningkatnya APBD yang salah satunya ditopang kenaikan PAD, maka persentase belanja pegawai akan turun. Meski belum memenuhi target 30 persen, kondisi ini dapat memperkecil tekanan dan memberi ruang waktu untuk penyesuaian secara bertahap tanpa harus langsung mengurangi jumlah PPPK.
Dengan strategi peningkatan PAD yang agresif melalui optimalisasi sektor perikanan, pariwisata, serta pengelolaan potensi daerah lainnya, maka peluang memperbesar APBD tetap terbuka.
Pilihan kebijakan kini berada di tangan Bupati Aneng. Di satu sisi, ia harus taat pada regulasi nasional. Di sisi lain, ia juga harus menjaga stabilitas internal ASN dan keberlangsungan pelayanan publik.
Beban ini menjadikan masa transisi menuju 2027, sebagai ujian kepemimpinan yang sesungguhnya. Keputusan yang diambil tidak hanya berdampak pada struktur anggaran, tetapi juga pada kepercayaan publik dan masa depan birokrasi di Kepulauan Anambas.
Publik menanti: apakah Bupati Aneng mampu menyelesaikan persoalan ini sesuai harapan, tanpa menimbulkan gejolak besar di internal pemerintahan? Ataukah kebijakan yang diambil justru memicu resistensi yang lebih luas? Semua akan bergantung pada arah kebijakan politik yang diambil Bupati Aneng ke depan, dan waktu yang akan menjawabnya.
(red)
