TANJUNGPINANG – Pemberitaan sejumlah media yang menyudutkan Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, terkait keterlambatan pencairan insentif guru PAUD, dibantah keras pihak Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang, juga Himpunan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi) Tanjungpinang. Mereka menegaskan bahwa berita tersebut mengada-ngada dan tidak mencerminkan fakta sebenarnya.
Kepala Dinas Pendidikan Tanjungpinang, Teguh Ahmad Syafari, menegaskan bahwa justru Wali Kota Lis Darmansyah yang aktif memperjuangkan agar insentif guru PAUD tidak dipotong meskipun dihadapkan pada kebijakan efisiensi anggaran. “Bukan memperlambat, Pak Wali Kota malah mendorong percepatan pencairan insentif yang sempat tertunda akibat penyesuaian anggaran,” ujar Teguh kepada media ini, Senin (20/5).
Teguh menjelaskan, keterlambatan pencairan memang muncul karena kebijakan efisiensi anggaran Pemko Tanjungpinang, termasuk pengurangan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN sebesar 25 persen. Namun, dalam forum halal bihalal bersama Himpaudi pada 13 April lalu, Wali Kota Lis sudah menegaskan agar insentif guru PAUD tetap utuh tanpa potongan.
“Pak Wali dengan tegas mengatakan, ‘Kenapa insentif PAUD harus dikurangi? Sudah kecil, dikurangi lagi. Ini tidak adil bagi guru-guru kita,’” kata Teguh menirukan pernyataan Wali Kota di acara tersebut.
Senada, Ketua Himpaudi Tanjungpinang, Neti Nilawati, menyampaikan bahwa para guru PAUD tidak pernah menyampaikan kekecewaan terkait keterlambatan insentif. “Guru-guru kami sangat menghargai perhatian Bapak Wali Kota Lis Darmansyah yang berjuang agar insentif mereka tidak dipotong. Kami justru senang dan berterima kasih atas komitmen beliau,” ujarnya.
Neti Nilawati juga menegaskan bahwa di lapangan, guru PAUD justru sangat senang dan menghargai upaya Wali Kota Lis. “Kami senang beliau peduli dan memperjuangkan hak kami. Kami tidak pernah merasa kecewa atas pencairan insentif ini,” tambahnya.
Sementara itu, Kabid PAUD Disdik Tanjungpinang, Nela Harisma, mengungkapkan bahwa keterlambatan pencairan insentif karena adanya proses administratif yang harus dilalui, seperti perubahan nomenklatur dan pergeseran kode rekening. “Tidak ada unsur kesengajaan untuk memperlambat, dan semua sudah disampaikan kepada para guru,” jelas Nela.
Hal sama juga ditegaskan Sekretaris Dinas Pendidikan, Salbiah, yang mengingatkan publik agar tidak mudah percaya pada narasi negatif yang menyudutkan Wali Kota Tanjungpinang terkait insentif guru PAUD “Pak Wali Kota bahkan meminta agar proses pencairan insentif dipercepat dan tidak terkena efisiensi anggaran,” tegasnya.
Salbiah meminta masyarakat dan media agar mengedepankan klarifikasi dan fakta sebelum menyebarkan berita yang tidak objektif dan isinya hanya provokatif yang dapat merugikan citra pemerintah, dan merusak nama baik Wali Kota. “Berita tersebut sudah membuat keresahan yang sebenarnya tidak perlu. Mari kita dukung kebijakan Bapak Wali Kota yang berpihak pada guru PAUD,” katanya.
Sebelumnya, Wali Kota Lis Darmansyah telah menyampaikan terkait insentif guru PAUD dalam halal bihalal bersama Himpaudi Tanjungpinang. Lis menegaskan sangat prihatin dengan kondisi insentif guru PAUD yang memang nilainya kecil. “Kasihan mereka, sudah insentifnya sedikit, kalau dipotong lagi tentu sangat memberatkan. Saya berkomitmen untuk menjaga hak mereka,” kata Lis kepada guru PAUD dalam acara halal bihalal tersebut.
Lis menambahkan, Pemko Tanjungpinang telah berupaya keras agar insentif guru PAUD tidak terdampak pemotongan anggaran. “Saya tidak ingin insentif itu diperlambat atau dikurangi. Itu bagian dari perhatian kami kepada guru-guru PAUD yang berjuang membangun generasi penerus bangsa,” ujar Lis dalam pidatonya saat itu.
Berbeda dengan berita di beberapa media, yang salah satunya berjudul “Guru PAUD Tanjungpinang Menjerit Karena Wali Kota Lis Darmansyah Tak Cairkan Insentif”, Teguh menilai laporan media tersebut sangat provokatif dan mengandung berita tidak benar. “Beritanya itu tidak berdasar, hanya provokasi yang bisa meresahkan guru dan masyarakat,” tegasnya.
Teguh menyebutkan bahwa Wali Kota Tanjungpinang, sejak awal justru memperjuangkan insentif guru PAUD dan proses pencairannya dipercepat. “Kami terus berupaya agar insentif segera dibayarkan dengan berkoordinasi ke bagian keuangan. Saya pun menghadap beliau, dan begitu saya sampaikan, beliau langsung menandatangani dan memproses pembayaran itu hari itu juga,” tegas Teguh.
Teguh menyebutkan bahwa Pemko Tanjungpinang sudah membayarkan insentif guru PAUD. Ia mengatakan dengan rampungnya proses pencairan ini, Dinas Pendidikan berharap tidak ada lagi spekulasi liar di ruang publik. “Kepedulian Pak Wali terhadap pendidikan, terutama PAUD, tidak perlu diragukan. Beliau menunjukkan itu dengan tindakan, bukan sekadar janji,” pungkas Teguh.
Dengan klarifikasi ini, ia berharap semua pihak tidak terprovokasi oleh berita yang tidak berdasar dan mengajak semua pihak mendukung guru PAUD sebagai garda terdepan pendidikan anak usia dini.
“Berita ini sekaligus menjadi klarifikasi resmi terhadap narasi liar yang mencoba menggiring opini publik secara keliru. Fakta menunjukkan bahwa komitmen Walikota Tanjungpinang terhadap pendidikan anak usia dini tetap menjadi prioritas, bahkan di tengah tekanan efisiensi anggaran,” tutup Teguh.
