Tanjungpinang – Terpuruknya perekonomian Kepri turut menjadi perhatian Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kepri.
Sebab, para pengusaha di organsisasi kontruksi itu, juga mengalami dampak yang luar biasa akibat merosotnya perekonomian di provinsi Kemaritiman itu.
Menurut Ketua Gapensi Kepri, Andi Chori Patahudin, banyak perusahaan kontruksi memilih tiarap karena merosotnya perkonomian Kepri saat ini.
“Dalam beberapa tahun terakhir ini, keanggotaan kami di Gapensi Kepri, terus berkurang, masalahnya ekonomi di daerah kita tengah merosot,” ujarnya, usai dialog terbuka bersama Gubernur Nurdin Baairun, di Aula Kantor Gubernur Kepri, Senin (19/3).
Dialog itu, dimanfaatkan Gubernur Kepri untuk menampung aspirasi masyarakat yang tergabung dalam Forum Keprihatinan Masyarakat Peduli Kepri (FKMPK), dan ketuanya adalah Andi Chori.
Ditempat yang sama, Sekretaris Gapensi Kepri, Roy Penangsang menambahkan, penyebab lainnya, karena adanya kriminaslisi terhadap para kontraktor.
“Ini semua bermuara pada kebijakan yang tidak berpihak kepada perusahaan kecil,” ujarnya.
Namun demikian, kata Andi Chori, Gapensi Kepri akan memberikan rekomemdasi kepada Gubernur Kepri sebagai solusi konkrit dalam mengatasi berbagai masalah yang terjadi saat ini.
Adapun rekomendasi Gapensi kepada Gubernur Kepri, kata Roy, antara lain:
1. Mengharapkan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau membangun kemitraan secara strategis dengan Gapensi Kepri, dalam gagasan pembangunan dengan menempatkan Gapensi sebagai subjek pembangunan.
2. Memperhatikan masyarakat Jasa konstruksi khususnya usaha kecil. Sebab, banyak keluhan kontraktor saat pelelangan seperti dipersulit dengan penggunaan tenaga teknis hingga belasan orang. Ini sudah tidak berpihak ke masyarakat kecil dan juga tidak sesuai dengan peraturan perundag-undangan.
3. Dalam hal penggunaan tenaga teknis sering terjadi tafsir sendiri oleh Pokja/PPK dengan semena-mena. Dan tidak mengikuti peraturan perundang-undangan di Jasa Konstruksi beserta turunannya. (Tafsir SKT dan SKA dan pendidikan)
4. Terkait tunda bayar pemerintah sebaiknya sesegera mungkin menyelesaikan pembayaran. Karena akibat tunda bayar banyak rekanan Kontraktor tidak mampu bertahan dan menyebabkan kebangkrutan.
5. Ditengah lesunya ekonomi Kepulauan Riau sebaiknya ada langkah strategis Gubernur terkait kebijakan ekonomi melalui Pengadaan Barang dan Jasa yaitu dengan memperhatikan secara cermat pengadaan melalui E-Catalog. Sebab, program e katalog lebih banyak mudharatnya ketimbang manfaatnya.
Dari sisi ekonomis bahwa uang tidak berputar di daerah, sehingga e-katalog tidak menunjang kehidupan dunia usaha masyarakat di Kepulauan Riau. Karena uang seperti di kumpulkan oleh para distributor/pabrikan atau pengusaha besar, yang notabene adalah barang asing.
E-katalog tidak menolong dan membantu masyarakat kecil (pengusaha kecil). Konsep perdagangannya cenderung kapitalis (kaum bermodal) karena menindas yang kecil.
Selain itu, e-Katalog lokal juga tidak efektif karena Kepri dalam kondisi darurat ekonomi dan kesiapan para pengusaha kecil tidak akan mampu bersaing dengan pengusaha besar.
Sebagai salah satu solusinya, Gapensi meminta kepada Gubernur Kepri agar mengusulkan kepada pemerintah pusat melalui LKPP untuk tidak melaksanakan pengadaan barang melalui E-Katalog di Provinsi Kepri.
Yang kemudian diikuti pemerintah kabupaten/kota se-Kepulauan Riau. Ini mengingat kondisi ekonomi yang masih perlu distabilkan pemerintah daerah guna menghidupkan ekonomi dunia usaha di seluruh kabupaten/Kota.
Andi Chori berharap semoga rekomendasi dan usulan Gapensi kepada Gubernur Kepulauan Riau menjadi paket kebijakan ekonomi atas keterpurukan ekonomi yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini. (tr)
