Tanjungpinang – Ratusan mahasiswa dalam Forum BEM Tanjungpinang – Bintan menggelar demonstrasi di DPRD Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Kepri, Selasa (25/9). Demo menyikapi kondisi bangsa dan daerah Provinsi Kepri saat ini.
Ada 2 poin penting tuntutan yang diungkapkan mahasiswa untuk disikapi DPRD dan Pemprov Kepri. Antara lain, penyampaian aspirasi penolakan secara tegas rencana pertemuan “International Monetary Fund” (IMF) di Bali, tanggal 28 oktober 2018 nanti.
Selanjutnya, mahasiswa meminta Pemprov Kepri segera menstabilkan keuangan daerah dari defisit anggaran yang dilami secara estafet selama beberapa tahun terakhir ini.
Forum BEM yang berdemonstrasi berasal dari Kampus STISIPOL Raja Haji, UMRAH, STIE dan kampus lainnya yang ada di Tanjungpinang, ibu kota Provinsi Kepri itu.
Ketua BEM STISIPOL Raja Haji
Abdul Rajab bertindak selaku Korlap aksi. Dalam orasinya, Abdul Rajab menyampaikan bahwa aksi yang digelar adalah aksi damai. Mahasiswa ingin mengingatkan pemerintah agar tetap di rel sesuai visi dan misinya.
“Kebijakan-kebijakan yang diambil harus pro rakyat bukan pro penguasa atau kaum elit saja,” seru Abdul Rajab lewat pengeras suara.
Ia kembali mengingatkan bahwa kedatangan mahasiswa untuk menyampaikan penolakan rencana pertemuan “International Monetary Fund” (IMF), dan meminta Pemprov Kepri dapat menstabilkan keuangan daerah agat terhindar dari defisit anggaran.
Tuntutan tersebut dibuat secara tertulis. “Kami minta Dewan Kepri berani menandatangani tuntutan mahasiswa yang dibuat secara tertulis,” Abdul Rajab menantang para wakil rakyat terhormat itu.
“Mahasiswa akan kembali melakukan aksi sama yang lebih besar lagi jika tuntutan kami tidak dipenuhi oleh DPRD Kepri,” ancam Abdul Rajab yang disokong barisan aksi.
Mahasiswa juga menyampaikan bahwa demonstrasi tersebut murni penyampaian aspirasi, tidak ada embel-embel lain atau ditunggangi pihak tertentu untuk kepentingan politik di Pemilu Pilpres 2019. Sama sekali tidak berkaitan dengan gerakan politik #2019gantipresiden maupun #2019tetapjokowi.
Tapi tuntutan mendasar mahasiswa adalah,” Letakkan Pancasila sebagai hirarki tertinggi dalam berbangsa dan Bernegara.”
Sayangnya hanya ada 4 anggota DPRD Keperi yang menemui mahasiswa saat berdemonstrasi.
Namun mahasiswa menginginkan kehadiran sedikitnya 25 Anggota Dewan (60%) dari tital 45 anggota Dewan Kepri.
Aksi damai dengan pengawalan ketat aparat kepolisian dengan berjaga didepan pintu masuk kantor DPRD Kepri. Meski sempat terjadi aksi dorong antara mahasiswa dan aparat, namun aksi berjalan lancar hingga membubarkan diri.
Karena dihadiri hanya 4 anggota DPRD Kepri, mahasiswa kemudian menyerukan,” MOSI tidak percaya kepada DPRD Propinsi Kepulauan Riau.” (rh)
