Isu PKI dan isu impor 5.000 Senjata, dua isu politik terkini, yang hangat diperbincangkan hingga jadi isu miring.
SULUHKEPRI.COM, Jakarta-Menko Polhukam Wiranto terpaksa membuat pernyataan resmi terkait dua isu politik yang sekarang ini lagi hangat. Yakni isu PKI dan isu penyelundupan 5.000 pucuk senjata, yang terus diitanggapi beragam.
Wiranto menyebut kedua isu ini menjadi isu miring yang tersebar luas dikalangan masyarakat, baik lewat Media Mainstream maupun Media Sosial.
Seperti diketahui, isu PKI terus bersiliweran dan menjadi gosip hangat dikalangan masyarakat. Skalasi politik mulai panas ketika YLBH Jakarta menggelar seminar terkait sejarah Tragedi Kemanusian pada tahun 1965-1966, di kantornya, di Jln P. Diponegoro, Jakarta Pusat.
Beberapa elemen masyarakat menolak kegiatan itu, dan menggelar aksi demo, pada 16 September 2017, saat seminar akan dilaksanakan. Mereka menuntut YLBH Jakarta membatalkan seminar tersebut.
Besoknya, Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), di Menteng, Jakarta Pusat, jadi sasaran amuk massa. Kantor yang hari-hari melayani masyarakat itu terpaksa diliburkan beberapa hari, karena mengalami kerusakan.
Pengerusakan terjadi karena massa terpancing kabar hoax berkaitan isu kebangkitan PKI. Akibatnya, kegitan “Asik Asik Aksi” di kantor YLBHI itu terganggu.
Atas aksi perusakan itu, Mayjen (purn) Kivlan Zen terpaksa melaporkan Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) bidang advokasi, Muhammad Isnur ke Bareskrim, karena menuding dirinya sebagai aktor.
Kemudian Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menguluarkan surat perintah kepada jajarannya, pada 18 September 2017, untuk menggelar Nobar (Nobar) pemutaran film G 30 S PKI, dengan melibatkan masyarakat umum. Atas pemutaran film Gerakan 30 S PKI ini juga ditanggapi beragam.
Namun menurut Panglima TNI, perintah pemutaran film G 30 S PKI ini, bukan untuk tujuan mendiskreditkan, namun ingin mengajak masyarakat, bangsa dan negara Indonesia untuk tidak melupakan sejarah kelam yang pernah dialami bangsa ini, agar tidak terulang kembali dimasa yang akan datang.
Seperti gayung bersambut, terakhir muncul spekulasi penyelundupan 5.000 pucuk senjata. Informasi ini diterima Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.
Menko Polhukam Wiranto kemudian mengklarifikasi soal spekulasi pembelian senjata itu. Menurutnya, pembelian senjata dari PINDAD sebanyak 500 buah atas pesanan Badan Intelijen Negara (BIN), yang telah mendapat izin dari Mabes Polri.
“Jadi jumlah senjata sebanyak 500, bukan 5.000 seperti yang ramai disebutkan. Juga bukan diimpor tapi dipesan dari PT Pindad,” kata Wiranto ke pada wartawan, Minggu (24/9), di Jakarta.
Dalam kesempatan itu disampaikan juga pernyataan resmi Kemenko Polhukam terkait kedua isu politik tersebut. Wiranto meminta untuk tidak terlalu mempolemikkan masalah itu. (berbagai sumbet/SK)
