TANJUNGPINANG – Pemerintah Kota Tanjungpinang menggelar Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) membahas kondisi terkini kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Selasa (31/03/2026).
Rapat berlangsung di Ruang Rapat Raja Hamidah Kantor Wali Kota Tanjungpinang dan dipimpin Sekretaris Daerah, Zulhidayat.
Hadir dalam rapat tersebut jajaran Forkopimda, para asisten, staf ahli, kepala OPD, serta seluruh camat dan lurah se-Kota Tanjungpinang.
Pemaparan dalam rapat menyebutkan Tanjungpinang tengah mengalami kekeringan serius akibat curah hujan rendah sejak Januari hingga Februari 2026.
Kondisi ini berdampak pada menurunnya cadangan air baku, berkurangnya debit waduk dan air tanah, serta meningkatnya kebutuhan distribusi air bersih.
Selain itu, risiko karhutla juga meningkat dengan puluhan kejadian kebakaran lahan pada Triwulan I 2026.
Indeks bahaya kebakaran bahkan berada pada kategori tinggi hingga sangat tinggi, seiring meningkatnya hotspot di Pulau Bintan, khususnya Tanjungpinang Timur.
Sekda Zulhidayat menegaskan perlunya respons cepat, terukur, dan terkoordinasi lintas sektor dalam menghadapi kondisi ini.
Pemerintah telah melakukan berbagai langkah, mulai dari distribusi air bersih, patroli wilayah rawan, hingga koordinasi dengan TNI, Polri, BPBD, BMKG, dan PDAM.
Namun keterbatasan armada distribusi serta menurunnya debit sumber air alternatif masih menjadi tantangan utama.
Rakor ini juga menjadi dasar pertimbangan penetapan status tanggap darurat guna mempercepat penanganan, sembari tetap menunggu perkembangan prakiraan cuaca dan mengajak masyarakat meningkatkan kewaspadaan serta tidak membakar lahan.
(red)
