Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Tanjungpinang konsisten mempertahankan pemilu langsung sebagai pilar utama demokrasi rakyat. Bagi PDI-P ‘Menjaga Pemilu langsung adalah menjaga kedaulatan rakyat’.
Wacana perubahan sistem demokrasi selalu datang silih berganti. Namun di tengah berbagai godaan pragmatisme politik, satu prinsip dasar tidak boleh digeser: kedaulatan rakyat.
Dalam konteks inilah sikap PDI Perjuangan Kota Tanjungpinang untuk tetap memperjuangkan pemilihan umum langsung yang patut dipahami sebagai komitmen ideologis, bukan sekadar pilihan taktis politik.
Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Kalimat ini bukan slogan kosong, melainkan fondasi demokrasi Indonesia.
Pemilihan umum langsung adalah instrumen paling nyata untuk memastikan kedaulatan tersebut benar-benar hidup dan bekerja dalam praktik bernegara.
Sebagai partai yang lahir dari sejarah panjang perlawanan dan perjuangan rakyat, PDI Perjuangan memandang rakyat bukan objek yang cukup “diwakili”, melainkan subjek yang berhak menentukan arah kepemimpinan bangsa dan daerahnya sendiri.
Inilah esensi demokrasi kerakyatan yang diajarkan Bung Karno: demokrasi yang berpijak pada kehendak rakyat, bukan kesepakatan segelintir elit.
Pemilihan langsung memberi ruang luas bagi rakyat untuk memilih pemimpin berdasarkan harapan, kebutuhan, dan penilaian mereka sendiri.
Dari proses itulah lahir legitimasi yang kuat. Seorang pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat memiliki mandat moral dan politik yang lebih kokoh, sehingga tidak mudah disandera oleh kepentingan oligarki atau tekanan elite tertentu. Keberanian untuk berpihak kepada wong cilik justru tumbuh dari legitimasi tersebut.
Lebih dari itu, pemilu langsung juga merupakan arena pendidikan politik rakyat. Rakyat belajar menilai gagasan, rekam jejak, dan komitmen calon pemimpin. Memang, praktik politik uang dan disinformasi masih menjadi persoalan serius.
Namun menjadikan problem tersebut sebagai alasan untuk memangkas hak memilih rakyat adalah logika yang keliru. Yang dibutuhkan bukan pengurangan demokrasi, melainkan penguatan pendidikan politik dan penegakan hukum yang tegas.
Sejarah telah memberi pelajaran berharga: demokrasi yang ditarik ke ruang sempit elite berisiko melahirkan kekuasaan yang transaksional dan menjauh dari kepentingan publik.
Wacana pemilihan tidak langsung, betapapun dibungkus dengan dalih efisiensi, berpotensi menghidupkan kembali demokrasi elitis yang bertentangan dengan semangat Reformasi.
PDI Perjuangan menyadari bahwa pemilihan langsung belum sempurna. Biaya politik yang tinggi, kualitas kaderisasi, hingga lemahnya regulasi masih menjadi pekerjaan rumah bersama.
Namun jalan keluarnya adalah memperbaiki sistem, bukan memutar balik arah demokrasi. Transparansi pendanaan politik, penguatan peran partai, dan konsistensi penegakan hukum adalah kunci pembenahan.
Pada akhirnya, mempertahankan pemilu langsung bukan sekadar soal mekanisme memilih pemimpin. Ini adalah soal menjaga martabat rakyat sebagai pemilik sah kedaulatan negara. Ketika hak memilih direduksi, yang dipertaruhkan bukan hanya demokrasi, tetapi masa depan keadilan sosial itu sendiri.
Demokrasi bukan sekadar prosedur lima tahunan, melainkan alat perjuangan untuk memastikan kekuasaan benar-benar bekerja bagi seluruh rakyat Indonesia.
Oleh: Gede Serbaguna
