ANAMBAS – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) bersama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas menggelar rapat koordinasi secara daring melalui Zoom Meeting pada Jumat (22/8/2025). Rapat tersebut membahas persiapan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan fokus utama di wilayah pulau-pulau kecil.
Berdasarkan hasil pembahasan, total sasaran penerima MBG di Anambas tahun 2025 mencapai 14.905 orang, terdiri dari 12.621 peserta didik, 426 ibu hamil, 157 ibu menyusui, dan 1.701 balita non-PAUD. Dari jumlah tersebut, 3.434 orang tersebar di 15 pulau kecil, dengan sebaran terbesar di Pulau Bajao (761 orang), Pulau Air Asuk (598 orang), dan Pulau Bayat (403 orang).
Dari sisi sarana pendukung, kebutuhan Satuan Penyedia Pangan Gizi (SPPG) di Anambas tercatat sebanyak 19 unit. Saat ini baru tersedia satu unit SPPG mandiri, sementara empat unit lain diusulkan melalui Badan Gizi Nasional (BGN). Dengan demikian, masih terdapat kekurangan 14 unit SPPG yang perlu dipenuhi. Adapun lahan yang telah diusulkan berada di Desa Batu Berakit (Kecamatan Jemaja), Desa Langir (Kecamatan Palmatak), serta dua titik di Desa Tarempa Selatan (Kecamatan Siantan).
Pemerintah Kabupaten Anambas menegaskan masih akan melakukan verifikasi ulang terhadap data sasaran MBG di 15 pulau kecil.
“Kami akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk memastikan data siswa yang belum masuk. Terkait lahan, kami masih menunggu keputusan BGN atas usulan lokasi SPPG. Setelah data sasaran final, barulah penyusunan neraca proyeksi pangan bisa dilakukan,” ujar perwakilan Pemkab Anambas.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan (KP2KH) Provinsi Kepri, Dr. Rika Azmi, S.TP., M.M, menargetkan pembaruan data dapat dirampungkan pada awal pekan depan.
“Untuk penyusunan neraca pangan, tim provinsi siap berkoordinasi dengan daerah. Usulan lokasi SPPG sudah kami teruskan ke BGN dan sebagian telah diverifikasi. Tahap pertama, lima lokasi di Kepri telah disetujui, yaitu di Batam dan Tanjungpinang. Untuk Anambas, kita masih menunggu keputusan lebih lanjut dari Badan Gizi Nasional,” jelasnya.
Melalui sinkronisasi data dan kesiapan sarana, pemerintah berharap program MBG dapat berjalan lebih efektif, merata, dan tepat sasaran, khususnya bagi masyarakat di pulau-pulau kecil yang selama ini menghadapi tantangan akses pangan.
(Latif/Anambas)
