TANJUNGPINANG – Aktivitas pengerukan lahan menggunakan alat berat di kawasan Sungai Toca, tepatnya di RT 03/RW 10, Kelurahan Batu 9, Kecamatan Tanjungpinang Timur, menjadi sorotan. Lahan yang diperkirakan seluas dua hektare itu disebut-sebut akan dimanfaatkan untuk pembangunan usaha budidaya tambak udang.
Aktivitas tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan mengenai kepastian status lahan, kesesuaian pemanfaatan ruang, serta pemenuhan persyaratan perizinan dan perlindungan lingkungan hidup sebelum kegiatan usaha dilaksanakan.
Berdasarkan pantauan di lokasi, terlihat proses pengerukan tanah menggunakan alat berat jenis beko. Kegiatan tersebut diduga merupakan bagian dari pekerjaan persiapan lahan untuk pembangunan tambak udang sebagaimana disampaikan oleh pengawas atau pekerja yang berada di lokasi.
Dari informasi yang diterima dari pengawas lapangan menyebutkan bahwa lahan tersebut direncanakan untuk usaha budidaya tambak udang dengan luas sekitar dua hektare. Namun, informasi mengenai identitas badan usaha, kepemilikan lahan, serta dokumen perizinan yang dimiliki pengelola masih memerlukan verifikasi lebih lanjut.
Persoalan yang menjadi perhatian bukan semata-mata kepemilikan atau penguasaan tanah, melainkan apakah lokasi tersebut sesuai dengan peruntukan ruang berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tanjungpinang. Kepemilikan tanah tidak serta-merta memberikan keleluasaan kepada pemiliknya untuk mengubah fungsi lahan tanpa memperhatikan ketentuan tata ruang.
Dalam konteks tersebut, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) menjadi salah satu persyaratan dasar yang perlu dipastikan. Melalui dokumen tersebut, dapat diketahui apakah lokasi yang direncanakan untuk kegiatan budidaya tambak udang memang sesuai dengan peruntukan ruang yang berlaku.
Selain tata ruang, aspek perlindungan lingkungan juga perlu mendapat perhatian. Mengingat lokasi berada di kawasan Sungai Toca, perlu dipastikan apakah aktivitas pengerukan bersinggungan dengan ekosistem mangrove, kawasan lindung, atau lingkungan perairan yang memiliki fungsi ekologis.
Pembangunan tambak udang juga berpotensi menimbulkan dampak lingkungan apabila tidak disertai pengelolaan yang memadai. Mulai dari perubahan kondisi lahan, penggunaan sumber air, pengelolaan limbah cair, hingga potensi pencemaran sungai dan perairan di sekitarnya.
Dari sisi regulasi, pengelola usaha wajib memenuhi persyaratan lingkungan sesuai kategori dan karakteristik kegiatannya, baik berupa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL), maupun Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).
Ketentuan pengelolaan air limbah pertambakan udang juga perlu diperhatikan, termasuk kewajiban pengolahan air limbah dan pemenuhan baku mutu sebelum dibuang ke media lingkungan. Karena itu, keberadaan sistem instalasi pengolahan air limbah (IPAL) serta rencana pembuangan air tambak menjadi bagian penting yang perlu diklarifikasi.
Untuk memastikan kesesuaian pemanfaatan ruang, media ini sudah berupaya meminta penjelasan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tanjungpinang. Konfirmasi tersebut terutama menyangkut apakah instansi terkait telah mengetahui aktivitas pengerukan di RT 03/RW 10 Sungai Toca, bagaimana peruntukan ruang berdasarkan RTRW, serta apakah pengelola telah memenuhi persyaratan KKPR.
Beberapa pertanyaan sudah disampaikan kepada Dinas PUPR Tanjungpinang, melalui pejabat tata ruang, untuk mendapatkan penjelasan apakah lokasi tersebut diperbolehkan untuk kegiatan budidaya tambak udang, apakah telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan titik koordinat, serta langkah pengawasan yang dapat ditempuh apabila ditemukan ketidaksesuaian pemanfaatan ruang.
Sementara itu, suluhkepri.com juga sudah mengkonfirmasi kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tanjungpinang, Ahmad Yani, lewat aplikasi perpesanan, untuk memperoleh kepastian mengenai persetujuan lingkungan, kewajiban dokumen AMDAL, UKL-UPL atau SPPL, serta kemungkinan dampak pengerukan terhadap ekosistem mangrove dan lingkungan perairan sekitar.
Konfirmasi ke DLH untuk mendapatkan keterangan apakah kegiatan pengerukan yang sedang berlangsung sudah masuk dalam rencana kegiatan yang memperoleh persetujuan lingkungan, serta bagaimana kewajiban pengelola dalam menyediakan sistem pengolahan limbah sebelum tambak mulai beroperasi.
Namun, hingga berita diterbitkan, media ini masih menunggu keterangan resmi dari pejabat Dinas PUPR dan DLH Kota Tanjungpinang terkait aktivitas pengerukan serta rencana pembangunan tambak udang tersebut. Penjelasan kedua instansi diperlukan untuk memastikan apakah kegiatan di lapangan telah sesuai dengan ketentuan tata ruang dan perlindungan lingkungan hidup.
(red)
