JAKARTA – BP Batam turut serta dalam Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan dan Kepatuhan Kementerian serta Lembaga Tahun 2024, yang diselenggarakan pada Selasa (4/3/2025).
Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, hadir secara langsung dalam pertemuan awal tersebut, yang membahas hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Semester II Tahun 2024, serta pemberitahuan pemeriksaan untuk Semester I Tahun 2025 di lingkungan Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara (DJPKN) V.
Acara yang diselenggarakan oleh BPK RI ini berlangsung di Auditorium Kantor Pusat BPK RI, Jakarta Pusat, dan dipimpin oleh Anggota V BPK RI, Bobby Adhityo Rizaldi. Selain BP Batam, beberapa entitas lain yang turut hadir dalam pertemuan ini antara lain Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan, BP Kawasan Sabang, dan Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH).
Entry Meeting ini menjadi sarana komunikasi awal antara BPK sebagai lembaga pemeriksa dengan kementerian dan lembaga negara, bertujuan untuk menyamakan persepsi terkait pelaksanaan pemeriksaan serta memastikan kelancaran proses evaluasi.
Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah menteri, di antaranya Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dan Menteri Agama, Nasaruddin Umar.
Dalam kesempatan ini, Li Claudia Chandra mengungkapkan bahwa BPK RI telah mengumumkan bahwa seluruh kementerian dan lembaga di bawah DJPKN V, termasuk BP Batam, telah menyerahkan laporan keuangan unaudited Tahun 2024 tepat pada batas waktu 28 Februari 2025.
Hal ini, menurut Li Claudia, menunjukkan komitmen tinggi dari para pimpinan kementerian dan lembaga dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
Li Claudia juga memberikan apresiasi kepada BPK RI atas upaya mereka dalam memberikan asistensi dan dukungan kepada kementerian dan lembaga, termasuk BP Batam, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
“Terima kasih kepada BPK RI atas upaya preventif dan bantuan dalam melakukan pemeriksaan. Ini adalah langkah fundamental dalam mencapai pemerintahan yang transparan dan akuntabel di BP Batam,” kata Li Claudia.
Bersama dengan Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, Li Claudia menegaskan komitmen BP Batam untuk kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kesembilan, dengan terus meningkatkan kualitas laporan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel.
Li Claudia yang juga merupakan Wakil Wali Kota Batam, menambahkan bahwa seluruh jajaran BP Batam akan bekerja keras untuk menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi dari BPK RI guna perbaikan di tahun ini. Selain itu, ia menegaskan pentingnya langkah preventif untuk menghindari temuan berulang, dengan mendiseminasikan masalah yang ditemukan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK ke seluruh jajaran BP Batam.
“Untuk mencegah temuan berulang, kami akan segera mendistribusikan permasalahan yang tercatat dalam LHP BPK kepada seluruh pihak terkait, serta menyinkronkan langkah-langkah perbaikan sesuai masukan dari BPK,” ujar Li Claudia.
(bpb/red)
