TANJUNGPINANG – Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, menyambut pelaksanaan entry meeting bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Tahun Anggaran 2026.
Kegiatan tersebut digelar di Ruang Rapat Engku Putri Raja Hamidah, Kantor Wali Kota Tanjungpinang, Kamis (9/4/2026), dan dihadiri jajaran pemerintah daerah serta tim evaluasi BPKP.
Dalam kesempatan itu, Lis menegaskan bahwa evaluasi perencanaan dan penganggaran merupakan bagian penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.
Menurutnya, perencanaan dan penganggaran merupakan fondasi utama dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang harus disusun secara matang dan terarah.
“Perencanaan yang baik harus mampu menerjemahkan visi dan misi ke dalam program yang terukur, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Lis juga menekankan bahwa penganggaran yang berkualitas harus memastikan setiap belanja daerah memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ia menambahkan, sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program pembangunan perlu terus diperkuat agar hasil pembangunan lebih optimal.
“Melalui evaluasi ini, kita dapat memperoleh gambaran komprehensif terhadap kualitas perencanaan dan penganggaran, sekaligus mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan,” tambahnya.
Pemerintah Kota Tanjungpinang, lanjut Lis, berkomitmen memperkuat penerapan prinsip good governance dan clean government, termasuk meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja.
Ia juga meminta seluruh kepala perangkat daerah dan jajaran untuk bersikap kooperatif selama proses evaluasi berlangsung dengan memberikan data yang lengkap dan akurat kepada tim BPKP.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Kepri, Mudzakir, menyampaikan bahwa perencanaan dan penganggaran yang berkualitas menjadi kunci di tengah keterbatasan fiskal dan tingginya ekspektasi masyarakat.
Menurutnya, evaluasi difokuskan pada lima sektor prioritas, yakni pendidikan, kesehatan, penurunan prevalensi stunting, kemiskinan, dan ketahanan pangan, dengan harapan mampu mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.
(red)
