Wan Siswandi Sambut Baik Rencana Kemenhumkam Bangun Lapas di Natuna

Tanjungpinang
Bupati Natuna memberikan cendra mata kepada Kakan kemenhumkam kepri unsai melakukan pertemuan di kantor bupati natuna

NATUNA – Bupati Natuna, Wan Siswandi menerima kunjungan kerja (Kunker) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Provinsi Kepri, Saffar Muhammad Godam dan rombongan, Kamis (23/06).

Pertemuan dilakukan di Ruang Kerja Bupati Natuna Lantai ll, Jalan Batu Sisir Desa Sungai Ulu, Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna. Bupati Sis Wandi didampingi Sekda Boy Wijanarko.

Kunjungan kerja Kakan Kemenkumham Kepri ini ke Natuna untuk berkoordinasi terkait pengembangan pembagunan Lapas (lembaga permasyarakatan) ataupun Rutan (rumah tahanan) Kelas ll TPI Ranai, dan sejauh ini tanahnya sudah tersedia hanya selama ini belum pernah ditindaklanjuti oleh Kemenkumham.

Dalam kesmepatakan tersebut Bupati Natuna, Wan Siswandi mengucapkan terima kasih atas kedatangan Saffar Muhammad Godam ke Natuna. Ia mengatakan kunker tersebut menjadi moment yang tidak akan pernah dilupakan dan sekaligus sebagai silaturahmi untuk bisa saling mengenal lebih dekat satu dengan yang lainya.

“Dengan adanya pembangunan Lapas atau Rutan Kelas ll TPI di Kabupaten Natuna, agar dapat memberikan efek jera terhadap nahkoda atau Anak Buah Kapal (ABK) yang melakukan penangkapan ikan illegal fishing di perairan Laut Natuna Utara”Tegas Wan Siswandi.

Menurutnya pembangunan Lapas di Natuna juga untuk efisiensi biaya. Dia menilai biaya untuk pengiriman para tahanan, misalnya pelaku ilegal fishing, ke Rutan Tanjungpinang, baik menggunakan transportasi laut maupun udara, cukup mahal.

Wan Siswandi menyebutkan perairan Laut Natuna Utara (LNU) merupakan wilayah NKRI yang memiliki banyak pulau dan bersebelahan dengan beberapa negara tetangga, diantaranya Vietnam, Thailand, Cina dan Malaysia. Namun pada kenyataannya kejahatan kapal ikan (ilegal fishing) masih marak terjadi, dan hingga saat ini masih berkeliaran di laut Natuna

Situasi ini mendorong pemerintah untuk membenahi para peralanatan para nelayan tradisional, agar hasil tangkapan ikan para nelayan lebih memadai. Sekarang, lanjut Wan Siswandi, laut Natuna sudah diisi kapal-kapal ikan nelayan lokal dengan ukuran standar 5 GT. Dengan menggunakan kapal ini para nelayan bisa hingga ke perbatasan untuk menagkap ikan demi meningkatkan ekonomi keluarganya, tentu berdampak langsung kepada kesejahteraan masyarakat Natuna.

“Walaupun nelayan lokal memiliki kapasitas kapal ikan standar tetapi tidak pernah gentar saat berpapasan dengan kapal ikan ilegal fishing di perbatasan laut Natuna. Ini perlu diperhatikan oleh pemerintah pusat untuk meningkatkan kapasitas kapal ikan nelayan lokal agar dapat memberikan rasa aman dan nyaman saat melaut,” ujar Wan Siswandi.

Bupati Natuna, Wan Siswandi mengatakan bahwa Pos Lintas Batas Negara (PLBN) terpadu di Serasa, merupakan PLBN tradisional sesuai dengan Keputusan Menteri (Kepmen) Kemenkumham, sehingga memiliki batasan-batasan tertentu bagi masyarakat natuna yang ingin memasuki area Sematan.

“Sehingga pemerintah daerah mendorong Kakanwil Menkumham Provinsi Kepri untuk berkomunikasi dengan Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kepri, Doli Boniara, agar bisa menyelesaikan permasalahan tersebut terhadap PLBN terpadu di Serasan,” saran Wan Siswandi.

“Insya Allah dalam waktu dekat ini deputi Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Republik Indonesia akan melaksanakan Kunker di Natuna, untuk melihat sejauh mana persiapan Pos Lintas Batas Negara terpadu di Serasan, dan juga memantau langsung kondisi Kantor Imigrasi yang berada di wilayah Natuna,” sebut Wan Siswandi.

Saipul

KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini