TANJUNGPINANG – Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kepulauan Riau (Kepri) Zakmi mengaku prihatin dengan nasib para pekerja media siber di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Kepri. Pasalnya, dana publikasi yang dialokasikan Pemda untuk media belum juga dicairkan. Padahal tibanya hari perayaan Idul Fitri 1442 Hijriyah, tinggal menghitung hari.
Zakmi mengatakan sudah banyak perusahaan media siber yang tergabung di SMSI mengadu soal belum jelasnya pencairan dana piblikasi tersebut. Ia menyebutkan dana publikasi yang dialokasikan oleh sejumlah Pemda di Kepri sangat berarti buat membantu biaya operasional media, dimana menurutnya, perusahaan media siber rata-rata jenis Usaha Kecil Menengah (UKM).
“Sudah banyak kawan-kawan pemilik media siber bergabung di SMSI Kepri mengadu. Dana publikasi mereka belum dicairkan pemda. Otomatis biaya operasional dan THR pegawainya terancam,” kata Zakmi melalui keterangan tertulis, Selasa 4 Mei 2021.
Padahal, menurutnya, pemilik media siber di Kepri jenis UKM, sesuai Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1995. Dalam Undang-Undang itu tertulis, perusahaan memiliki kekayaan bersih sekitar Rp200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan, serta berpenghasilan paling banyak Rp1 miliar pertahun, masuk Usaha Kecil.
“Usaha Kecil, termasuk media siber, harus diberdayakan atau dibina pemerintah, sehingga tumbuh menjadi perusahaan tangguh dan mandiri. Wajar mendapat bantuan atau bimbingan,” kata Ketua PWI Tanjungpinang-Bintan itu.
Apalagi, sambung Zakmi, selama ini media siber, selalu membantu mempublikasi kinerja pemerintah, terutama dimasa pandemi Covid-19. Jadi mereka sangat layak mendapat perhatian.
“Kalau Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1995 telah menetapkan, perusahaan bermodal Rp200 juta wajib dibina atau dibantu. Kenapa pemda tidak peduli tentang dana publikasi media siber. Tidak ada salah, segera cairkan,” pungkas Zakmi.
Menurut Zakmi, pemerintah mesti memikirkan juga percepatan penyerapan anggaran karena itu menyangkut perputaran ekonomi. ***
