TANJUNGPINANG – Kebijakan Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad untuk melelang kawasan Gurindam 12 Tepi Laut Tanjungpinang menuai protes keras yang kian meluas di masyarakat. Forum Peduli Ibukota (FPI) Kepri menegaskan akan menggelar aksi demonstrasi besar pada 8 Oktober 2025 jika gubernur tetap ngotot melelang kawasan kuliner ikonik itu ke pihak swasta.
FPI Kepri yang dikomandani Hajarullah Aswat menjadi poros perlawanan terhadap kebijakan yang dinilai hanya menguntungkan oligarki dan merugikan pedagang kecil serta pelaku UMKM lokal. “Kebijakan ini jelas mengorbankan rakyat. Jika tetap dilaksanakan, kami pastikan rakyat akan turun ke jalan,” tegas Hajarullah dalam rapat konsolidasi, Kamis (2/10/2025).
Rapat konsolidasi yang digelar di Pujasera Pinang Harmonis, Km 7 Tanjungpinang itu dihadiri berbagai komunitas masyarakat, seperti pedagang kecil, UMKM, pemuda, dan tokoh masyarakat. Forum itu menghasilkan keputusan tegas: FPI Kepri bersama masyarakat akan memusatkan aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Kepri, Dompak, dengan titik kumpul di Lapangan Pamedan Ahmad Yani.
Surat pemberitahuan aksi sudah dilayangkan FPI Kepri ke Polresta Tanjungpinang pada 29 September 2025. “Kita akan aksi pada 8 Oktober 2025 jika Gubernur masih ngotot melaksanakan privatisasi Gurindam 12. Tidak ada biaya panitia, semua datang dengan niat murni memperjuangkan hak rakyat. Yang kami sediakan hanya pengeras suara,” ujar Hajarullah.
FPI menegaskan, mereka tidak menolak investasi. Namun investasi yang meminggirkan UMKM dan menyerahkan ruang publik ke swasta dinilai berbahaya. “Kalau Gurindam 12 dikuasai swasta dengan brand besar, UMKM akan tersisih. Kami minta cukup pemerintah provinsi bersinergi dengan Pemkot Tanjungpinang untuk membangunnya. Buatlah secantik dan semegah apapun, tapi tetap untuk rakyat,” tambah Hajarullah.
Penolakan lelang Gurindam 12 sebenarnya sudah disuarakan sejak awal September. Pada 11 September 2025, Aliansi Geber Kepri bersama masyarakat melakukan RDP di DPRD Kepri. Rekomendasi dewan agar gubernur menunda lelang hingga kini tidak pernah ditindaklanjuti. Hingga 27 September, gubernur tak juga memberi jawaban.
“Karena tidak ada respons, kami resmi daftarkan aksi ke Polres pada 29 September. Ironisnya, baru tengah malam setelah itu gubernur bereaksi, membuat pertemuan dengan pedagang UMKM dan Aliansi Geber di Dompak,” ungkap salah satu peserta konsolidasi.
Meski demikian, sampai saat ini Pemprov Kepri belum pernah secara resmi menyatakan penundaan, apalagi pembatalan lelang Gurindam 12. Kebisuan ini dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap aspirasi masyarakat yang khawatir ruang ekonomi mereka dirampas oleh kepentingan bisnis besar.
Bagi masyarakat, lelang Gurindam 12 bukan hanya soal aset kuliner, tetapi soal nasib UMKM lokal, keberlangsungan ekonomi rakyat kecil, dan masa depan ruang publik Tanjungpinang. Tekanan semakin besar, dan gelombang protes dipastikan akan meledak jika Gubernur Ansar tetap berjalan dengan agenda privatisasi tersebut.
(tr/red)
