DISKUSI TERBUKA “Kasi Paham Gubernur” yang digelar Forum Peduli Ibukota Kepri bukan sekadar forum biasa. Itu adalah alarm keras yang ditujukan langsung kepada Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad. Alarm bahwa rakyat sudah muak dengan pola kepemimpinan yang abai, arogan, dan lebih berpihak kepada pemodal daripada rakyat yang mengangkatnya menjadi pemimpin.
Gurindam 12 Tepi Laut bukan sekadar proyek beton dan taman kota. Ia adalah simbol ruang publik, tempat rakyat kecil mengais rezeki, tempat masyarakat berkumpul, tempat identitas ibukota Kepri dititipkan. Namun, apa yang terjadi? Alih-alih menjaga dan memberdayakan rakyat, Ansar justru memilih menyerahkan kawasan ini kepada swasta. Satu kata yang tepat menggambarkan hal itu adalah pengkhianatan.
Ketika gubernur bicara pembangunan, yang ia maksud bukanlah kesejahteraan rakyat, melainkan angka investasi untuk segelintir orang. Ketika gubernur bicara pengelolaan aset, yang ia maksud bukanlah transparansi, melainkan transaksi. Beginilah wajah kepemimpinan yang dikuasai logika oligarki: rakyat ditinggalkan, pemodal dipelihara.
Ansar Ahmad seakan lupa bahwa Gurindam 12 dibangun dengan uang rakyat. Ia lupa bahwa setiap jengkal kawasan itu adalah milik publik, bukan komoditas yang bisa dilelang seenaknya. Ia lupa bahwa kepemimpinan adalah amanah, bukan hak istimewa untuk menjual kepentingan rakyat demi kepentingan elite.
Lebih menyakitkan lagi, ketertutupan informasi dalam kebijakan ini semakin mempertegas arah keberpihakan Ansar. Ketika rakyat bertanya dan berteriak, ia malah menjawab dengan berbagai dalih diluar akal sehat. Kas Pemprov Kepri diuntungkan dengan menerima uang sewa lahan dan pembagian hasil keuntungan dari pengusaha yang mengelola kawasan kuliner melalui skema kerja sama pemanfaatan selama 30 tahun. Sikap ini bukan hanya mencederai demokrasi, tetapi juga mempermalukan jabatan gubernur itu sendiri.
Forum “Kasi Paham Gubernur” dengan tegas menolak komersialisasi Gurindam 12. Empat rekomendasi yang lahir dari rakyat adalah suara nurani: batalkan lelang, libatkan masyarakat, transparansi proses, dan kembalikan aset ke Pemko Tanjungpinang. Jika Ansar masih punya sedikit saja keberanian moral, ia seharusnya mendengar, bukan menutup telinga.
Tetapi tanda-tanda itu tidak tampak. Justru sebaliknya, arah kebijakan ini menunjukkan bahwa gubernur lebih nyaman berdiri di barisan oligarki daripada di sisi rakyat kecil. Maka wajar bila masyarakat akhirnya mengultimatum: batalkan lelang Gurindam 12 atau hadapi perlawanan rakyat.
Kami di meja redaksi melihat gerakan rakyat yang menentang lelang kawasan Gurindam 12 ini bukan ancaman kosong. Rakyat sudah bersiap, dengan gerakan 1000 massa yang akan mendatangi kantor DPRD Kepri pada 24 September 2025. Gerakan moral ini akan mencatat dalam sejarah, siapa yang berpihak pada rakyat dan siapa yang menentangnya.
Ansar Ahmad harus menyadari bahwa: rakyat tidak buta, rakyat tidak tuli, rakyat tidak bisa ditipu. Setiap kebijakan yang mengkhianati kepentingan rakyat akan muncul perlawan dari bawah, yang sekaligus mempercepat runtuhnya legitimasi kepemimpinannya.
Gurindam 12 adalah milik rakyat, bukan milik oligarki. Dan rakyat Tanjungpinang sudah berjanji tidak akan menyerahkan kota yang dicintainya itu kepada gubernur yang lebih memilih pemodal daripada memperjuangkan kesejahteraan mereka.
suluhkepri.com
