TANJUNGPINANG – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) melalui Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) menggelar Rapat Asistensi Penyelarasan dan Inventarisasi Program Pembangunan Infrastruktur Pusat dan Daerah Tahun 2026–2027, Senin (5/10/2026). Rapat yang dipimpin Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura itu berlangsung di Ruang Rapat Utama Lantai 4, Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Tanjungpinang.
Forum tersebut menjadi sarana koordinasi dan evaluasi untuk menyelaraskan program pembangunan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota agar lebih terintegrasi, terarah, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Kepulauan Riau.
Wakil Gubernur Nyanyang menegaskan, pembangunan infrastruktur merupakan instrumen penting untuk memperkuat konektivitas antarwilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas pemerataan pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Pembangunan infrastruktur merupakan instrumen penting untuk memperkuat konektivitas antarwilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas pemerataan pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegas Nyanyang.
Menurutnya, karakteristik Kepri sebagai provinsi kepulauan membutuhkan perencanaan infrastruktur yang terintegrasi. Keterhubungan antarpulau, keterbatasan akses, serta pemerataan pelayanan dasar harus menjadi pertimbangan dalam menentukan prioritas pembangunan.
Ia menekankan, pembangunan infrastruktur tidak boleh berjalan secara sektoral. Program pemerintah pusat dan daerah harus saling mendukung, terutama dalam menghubungkan kawasan permukiman, pusat pertumbuhan ekonomi, kawasan industri dan pariwisata, pelabuhan, serta sentra produksi masyarakat.
“Pembangunan infrastruktur tidak boleh berjalan secara sektoral. Program pemerintah pusat dan daerah harus saling mendukung, terutama dalam menghubungkan kawasan permukiman, pusat pertumbuhan ekonomi, kawasan industri dan pariwisata, pelabuhan, serta sentra produksi masyarakat,” ujarnya.
Pemprov Kepri juga mengapresiasi dukungan dan kerja sama balai-balai Kementerian Pekerjaan Umum serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam mendukung pembangunan infrastruktur di wilayah Kepulauan Riau.
Rapat tersebut dihadiri perwakilan sejumlah balai dan satuan kerja kementerian, di antaranya Plh. Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera IV Batam Nedy Hidayat, perwakilan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau, Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Kepulauan Riau Riduan Kristian, serta perwakilan Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Kepulauan Riau. Hadir pula Kepala Bappeda, Kepala Dinas PUPP, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Perencana Ahli Utama Pemprov Kepri Arif Fadillah.
Dalam forum tersebut, Nyanyang meminta setiap kepala balai dan satuan kerja memaparkan capaian program, realisasi fisik tahun 2026, perkembangan administrasi, kegiatan yang telah selesai maupun yang masih berjalan, serta pekerjaan yang mengalami keterlambatan atau berpotensi tidak mencapai target.
Pemprov Kepri juga meminta seluruh balai dan satuan kerja menginventarisasi hambatan yang membutuhkan dukungan pemerintah daerah. Nyanyang menegaskan, pemerintah provinsi siap membantu menyelesaikan persoalan di lapangan melalui koordinasi bersama pemerintah kabupaten/kota agar kendala pembangunan tidak berlarut-larut.
“Pemerintah provinsi siap membantu menyelesaikan persoalan di lapangan melalui koordinasi bersama pemerintah kabupaten/kota agar kendala pembangunan tidak berlarut-larut,” tegasnya.
Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian meliputi kebutuhan listrik dan telekomunikasi, kesiapan lahan, infrastruktur jalan, sumber daya air, perumahan dan sanitasi, hingga pembangunan sekolah rakyat. Penanganan berbagai kebutuhan tersebut memerlukan koordinasi lintas sektor, terutama di wilayah kepulauan yang memiliki tantangan geografis tersendiri.
Untuk mempercepat pelaksanaan program, Pemprov Kepri akan menyinkronkan rencana pembangunan tahun 2027 bersama pemerintah pusat dan kabupaten/kota, termasuk mengoptimalkan peluang pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sejumlah agenda yang perlu ditindaklanjuti antara lain penyelesaian dokumen lingkungan, penyusunan *Detail Engineering Design* (DED), pengusulan program infrastruktur melalui APBN, penanganan perumahan, usulan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), serta penyelesaian persoalan lahan.
Nyanyang menegaskan, hasil rapat tidak boleh berhenti pada pembahasan dan inventarisasi program. Setiap hambatan harus ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas instansi. Pemprov Kepri juga akan menggelar rapat lanjutan secara tematik untuk membahas berbagai kendala pembangunan yang membutuhkan keputusan bersama.
Melalui penyelarasan program infrastruktur 2026–2027, Pemprov Kepri berharap pembangunan semakin terarah, terpadu, dan tepat sasaran. Dampaknya bagi masyarakat diharapkan semakin nyata melalui konektivitas yang lebih baik, peningkatan layanan infrastruktur dasar, dukungan terhadap kawasan permukiman dan perumahan, serta terbukanya akses ekonomi yang mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kepulauan Riau.
(red)
