MARAKNYA PEREDARAN ROKOK ILEGAL di berbagai daerah di Kepulauan Riau, yang diduga dari Batam, telah menjadi potret nyata lemahnya pengawasan aparat di lapangan. Fakta-fakta yang ditemukan di berbagai daerah menunjukkan betapa masifnya praktik pelanggaran hukum yang merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah per tahun.
Ketika masyarakat, tokoh publik, dan media berjuang menyuarakan kepedulian terhadap kebocoran penerimaan negara akibat rokok tanpa cukai, justru aparat yang seharusnya bertanggung jawab tampak bersembunyi di balik diam. Kepala Bea Cukai Batam, Zaky Firmansyah, memilih mengunci mulut rapat-rapat.
Upaya wartawan suluhkepri.com untuk meminta tanggapan atas tanggung jawabnya terhadap maraknya peredaran rokok ilegal, berakhir buntu. Zaky sempat merespons di awal, namun setelah media ini menyoroti serius isu rokok ilegal, nomor ponsel wartawan diduga diblokir. Pesan pertanyaan yang dikirim Senin kemarin hingga kini masih centang satu, tanpa jawaban, tanpa klarifikasi.
Sikap bungkam seperti ini sungguh mencoreng wibawa institusi. Pejabat publik tidak boleh bersembunyi ketika rakyat dan media menuntut transparansi. Apalagi menyangkut isu sebesar kebocoran penerimaan negara dan permainan mafia cukai.
Zaky Firmansyah seolah lupa bahwa jabatan publik menuntut tanggung jawab moral dan hukum. Diamnya bukan sekadar tanda ketidaksiapan menjawab, tapi juga bentuk pengabaian terhadap tugas negara yang diemban. Ketika masyarakat menggugat keadilan, pejabat yang tiarap justru memperkuat dugaan publik akan adanya pembiaran.
Padahal di sisi lain, tokoh-tokoh peduli seperti Hajarullah Aswad, Koordinator Forum Peduli Ibukota Kepri, berani bersuara lantang. Ia menyerukan agar Presiden Prabowo Subianto membentuk tim penindak khusus untuk mengusut jaringan mafia rokok ilegal di Kepri. Dorongan ini lahir bukan semata karena keresahan, tetapi karena rasa tanggung jawab terhadap bangsa dan negara.
Sikap seperti Hajarullah perlu diapresiasi. Di tengah budaya takut dan bungkam, suara rakyat dan media adalah penopang terakhir integritas negara. Ketika aparat penegak hukum menutup mata, media dan masyarakat-lah yang menjadi benteng terakhir keadilan.
Harus diingat, ketika asap rokok ilegal membubung dari sudut-sudut warung di Tanjungpinang hingga Batam, negara justru kehilangan suara dari para penjaga gerbangnya. Bea Cukai Batam terkesan bungkam di tengah gelombang kejahatan cukai yang menggerogoti pendapatan negara, sementara para mafia menikmati hasil dari bisnis gelap yang mereka jalankan terang-terangan.
Ketika pejabat publik memilih diam dan menghindar dari pertanyaan, publik patut curiga: apakah diam itu bentuk ketakutan, kelalaian, atau justru keterlibatan? Di saat rakyat menanggung rugi dan hukum terpuruk, mafia rokok ilegal justru berpesta di atas kerugian negara dan ketidakadilan.
Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinan Menteri Purbaya kini memiliki pekerjaan besar. Seruan “bersih-bersih aparat nakal” jangan berhenti pada slogan. Bila ingin membenahi citra Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, langkah pertama justru harus dimulai dari Batam, yang merupakan pusat peredaran rokok ilegal di Kepri, bahkan telah menjalar ke beberapa propinsi lain.
Publik sudah terlalu lama disuguhi janji dan operasi simbolik yang semata-mata menarik simpatik tanpa tindakan nyata. Sementara di lapangan, rokok ilegal beredar bebas, nyaris tanpa hambatan. Pedagang kecil menjual barang tanpa cukai seolah tidak bersalah, karena mereka tahu: yang besar dibiarkan, yang kecil ditindak.
Editorial ini menegaskan, negara tidak boleh kalah dari mafia rokok ilegal. Jika aparat penegak hukum kalah, maka yang runtuh bukan hanya penerimaan negara, tapi juga kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ketika hukum bisa dibeli, maka integritas bangsa perlahan bisa hilang.
Kementerian Keuangan harus membuktikan bahwa negara masih punya taring. Presiden Prabowo harus menjawab keresahan publik dengan tindakan nyata: membongkar sindikat, mencopot pejabat yang bermain, dan memproses hukum tanpa pandang bulu.
Tak ada alasan untuk diam. Setiap batang rokok ilegal yang lolos dari pengawasan, adalah simbol dari pengkhianatan terhadap rakyat dan negara.
Kita tidak sedang bicara sekadar cukai, tapi soal kedaulatan hukum. Dan di titik inilah, sejarah akan mencatat siapa yang benar-benar berpihak pada negara, dan siapa yang memilih bersembunyi di balik kesunyian.
suluhkepri.com
