ANAMBAS -Wakil Bupati Kepulauan Anambas, Raja Bayu Febri Gunadian, S.E., menyoroti persoalan kekurangan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang berulang kali terjadi di tengah masyarakat. Ia meminta seluruh pihak terkait segera mencari solusi konkret agar kebutuhan BBM, khususnya bagi nelayan kecil, dapat terpenuhi.
Hal tersebut disampaikan Raja Bayu saat membuka Rapat Koordinasi Teknis Penyaluran BBM Bersubsidi Kabupaten Kepulauan Anambas, di Ruang Rapat Utama Prof. Dr. Mohamad Zen, Lantai III Kantor Bupati Kepulauan Anambas, Pasir Peti, Senin (2/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Raja Bayu didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, Sahtiar, S.H., M.M., serta dihadiri pihak-pihak terkait dalam penyaluran BBM bersubsidi.
Dalam sambutannya, Raja Bayu menyampaikan keprihatinan atas persoalan kekurangan BBM bersubsidi yang terus berulang. Menurutnya, kondisi tersebut tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa karena berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat dan aktivitas perekonomian daerah.
Ia menegaskan, nelayan merupakan salah satu kelompok masyarakat yang paling merasakan dampak ketika pasokan BBM terganggu. Tanpa BBM, nelayan tidak dapat melaut sehingga pendapatan keluarga ikut terancam.
“Ketika nelayan tidak bisa mendapatkan BBM, mereka tidak bisa melaut. Ketika mereka tidak bisa melaut, pendapatan keluarga terganggu, aktivitas ekonomi melemah, dan pada akhirnya kesejahteraan masyarakat juga cukup terdampak,” ujarnya.
Karena itu, ia meminta persoalan tersebut segera diselesaikan agar masyarakat, khususnya nelayan kecil, tidak terus menghadapi kesulitan yang sama setiap bulan.
Melalui rapat koordinasi tersebut, Raja Bayu menginginkan penjelasan terbuka dan menyeluruh mengenai penyebab kekurangan BBM bersubsidi di Anambas. Menurutnya, perlu dipastikan apakah persoalan bersumber dari keterbatasan kuota, keterlambatan pasokan, kendala transportasi dan distribusi antarpulau, administrasi, atau mekanisme penyaluran yang belum optimal.
“Karena itu, kita harus mencari akar persoalannya, bukan hanya membahas gejalanya saja,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Raja Bayu menyampaikan lima hal penting yang harus menjadi perhatian dan ditindaklanjuti bersama.
Pertama, **kepastian kuota dan ketersediaan pasokan**. Ia meminta Pertamina dan instansi terkait menjelaskan besaran kuota BBM bersubsidi yang dialokasikan untuk Anambas, realisasi penyalurannya, serta kesesuaiannya dengan kebutuhan riil masyarakat.
Jika kebutuhan masyarakat lebih besar daripada kuota yang tersedia, pemerintah daerah bersama pihak terkait diminta memperjuangkan penyesuaian atau penambahan kuota melalui mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Kedua, **perbaikan sistem distribusi**. Mengingat kondisi geografis Anambas yang terdiri atas banyak pulau, jadwal pengiriman dan distribusi BBM harus dikelola secara baik dan teratur. Hal ini penting untuk mencegah kekosongan stok berkepanjangan serta memastikan setiap wilayah memperoleh pelayanan sesuai kebutuhan.
Ketiga, **perlindungan terhadap nelayan kecil**. Raja Bayu menegaskan bahwa nelayan tradisional harus mendapatkan perhatian khusus karena sangat bergantung pada BBM bersubsidi untuk menjalankan aktivitas melaut.
“Saya memberikan perhatian khusus kepada nelayan-nelayan tradisional yang sangat bergantung pada BBM bersubsidi. Jangan sampai nelayan yang memang berhak justru mengalami kesulitan mendapatkan BBM. Mekanisme pelayanan tidak boleh mempersulit masyarakat, tetapi tetap harus sesuai ketentuan perundang-undangan,” ungkapnya.
Keempat, **penyaluran yang tepat sasaran dan transparan**. Ia mengingatkan bahwa BBM bersubsidi merupakan fasilitas negara yang diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak. Karena itu, penyalurannya harus diawasi secara ketat agar terhindar dari penyalahgunaan, penimbunan, maupun berbagai bentuk penyimpangan.
Kelima, **solusi dan tindak lanjut yang konkret**. Raja Bayu menegaskan, rapat koordinasi tidak boleh berhenti pada kesimpulan dan berita acara, tetapi harus menghasilkan kebijakan serta langkah penyelesaian yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Tentunya kita semua yang hadir pada hari ini tidak ingin rapat ini hanya menghasilkan kesimpulan dalam sebuah berita acara, tetapi tidak ada perubahan di lapangan,” tegasnya.
Ia meminta agar hasil rapat ditindaklanjuti dengan pemetaan kebutuhan BBM di setiap kecamatan dan desa, evaluasi kuota, penyusunan jadwal distribusi, serta penetapan penanggung jawab untuk menyelesaikan setiap kendala.
Lebih lanjut, Raja Bayu menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Namun, menurutnya, penyelesaian persoalan BBM bersubsidi membutuhkan kerja sama dan tanggung jawab seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, Pertamina, pengelola dan penyalur BBM, aparat pengawas hingga masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa ketersediaan BBM bersubsidi bukan semata-mata persoalan bisnis dan distribusi, melainkan berkaitan erat dengan keberlangsungan ekonomi masyarakat serta kesejahteraan nelayan.
“Jangan sampai nelayan tidak bisa melaut hanya karena kesulitan mendapatkan BBM. Jangan sampai masyarakat terus mengeluhkan persoalan yang sama tanpa ada penyelesaian. Saya berharap rapat koordinasi ini menghasilkan kesepakatan yang nyata, terukur, dan dapat segera dilaksanakan,” tutupnya.
(red)
