Ancaman Menkeu Tindak Mafia Rokok Ilegal Dianggap Angin Lalu di Tanjungpinang

Tanjungpinang11 Dilihat

TANJUNGPINANG -Janji Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk memberantas bisnis rokok ilegal tampaknya tidak berarti apa-apa di Tanjungpinang. Ancaman yang dilontarkannya dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Senin (22/9/2025), seolah hanya gema yang hilang di udara.

Purbaya dengan lantang menegaskan pihaknya akan menindak tegas para pelaku bisnis rokok ilegal yang merugikan negara dari cukai dan pajak. Ia bahkan menyebut sudah mendeteksi siapa saja yang menjual dan akan melakukan penangkapan. Namun, fakta di lapangan memperlihatkan cerita berbeda.

Di Tanjungpinang, ancaman itu justru dianggap angin lalu. Mafia rokok ilegal tetap berjaya, memasok rokok ilegal ke pedangan atau pengecer tanpa rasa takut. Rokok tanpa cukai beredar bebas di hampir seluruh kios dan kedai, dijual layaknya produk resmi. Aparat yang seharusnya bertindak, justru bungkam.

Yang lebih ironis, jajaran Bea dan Cukai di Tanjungpinang terlihat tidak bergeming. Alih-alih melakukan operasi besar-besaran sesuai arahan bos mereka, Menkeu Purbaya, aparat di lapangan justru seakan membiarkan peredaran ini menjadi pemandangan normal sehari-hari. Seakan-akan mafia lebih berkuasa daripada negara.

Pantauan langsung media inj, Kamis (25/9/2025), rokok ilegal dipajang terbuka di etalase pedagang, membuktikan tidak adanya tindakan hukum terhadap pencoleng uang negara dari pajak dan cukai rokok. Merek RAVE dan HD mendominasi, dijual di kisaran Rp18.000-Rp19.000 per bungkus untuk RAVE, dan Rp14.000–Rp15.000 untuk HD. Harga yang jauh lebih murah dibanding rokok legal, membuatnya laris manis.

Sejumlah pedagang bahkan terang-terangan mengaku sudah menjual rokok ilegal selama bertahun-tahun, sebagian hingga delapan tahun terakhir. Permintaan yang tinggi dan keuntungan yang menggiurkan membuat mereka lebih memilih menjual rokok ilegal ketimbang merek rokok legal.

Salah satu pedagang mengaku per hari bisa menjual tiga hingga empat slop hanya untuk merek RAVE dan HD. Itu berarti puluhan bungkus rokok ilegal berpindah tangan setiap hari, dari kios ke konsumen. Kondisi ini memperlihatkan betapa mapannya sistem distribusi mafia rokok ilegal di Tanjungpinang.

Lebih parah lagi, rokok ilegal ini dipasok langsung dari Batam lewat jalur laut. Mata rantai distribusi berjalan mulus tanpa hambatan. Seolah jalur pengiriman ini sudah mendapat restu dari pihak-pihak tertentu yang seharusnya menjaga perbatasan dan menegakkan hukum.

Masyarakat, LSM, hingga komunitas masyarakat di Tanjungpinang, justru sudah berulang kali menyuarakan protes. Aksi damai terakhir yang digelar Aliansi Gerakan Bersama (Geber) di kantor Bea Cukai Tanjungpinang pada akhir Agustus 2025 menuntut agar aparat segera bertindak. Namun, suara rakyat itu pun ditelan hening.

“Sudah berkali-kali kami sampaikan ke aparat, tapi sampai sekarang tak ada tindakan. Rokok ilegal malah semakin bebas dijual,” ujar perwakilan Geber kala itu. Kritik keras ini tak juga menggugah hati aparat, faktanya rokok ilegal tetap diperjualbelikan bebas ke konsumen..

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar: Apakah negara sudah kalah dari mafia rokok ilegal di Tanjungpinang? Jika seorang Menteri Keuangan berbicara tegas saja tidak digubris, lalu siapa sebenarnya yang lebih berkuasa di Tanjungpinang: negara atau kelompok mafia rokok yang merugikan negara?

Kondisi ini sangat berbahaya. Selain merugikan negara yang mencapai triliunan rupiah, keberadaan mafia rokok ilegal menampar wajah hukum. Mereka berjalan di atas aturan, sementara aparat seolah menganggap dirinya lebih pantas sebagai penonton.

Jika Menteri Purbaya tidak mampu mengguncang kekuatan mafia rokok ini, maka tinggal satu harapan terakhir: Presiden Prabowo Subianto. Sebagai kepala negara, Prabowo ditunggu aksinya untuk memutus mata rantai pasokan rokok ilegal dari Batam ke Tanjungpinang dan menyeret para mafia ke meja hijau.

Masyarakat berharap Prabowo tidak tinggal diam. Jika ancaman Menteri Keuangan dianggap remeh, maka intervensi presiden harus menjadi palu terakhir. Negara tidak boleh kalah dari mafia. Tidak boleh membiarkan aparat bungkam sementara uang negara mengalir ke kantong-kantong gelap yang memperkaya para mafia rokok.

Kini, masyarakat menunggu aksi Presiden Prabowo untuk turun tangan langsung menegakkan kedaulatan negara di hadapan mafia rokok ilegal yang sudah terlalu lama bercokol di Tanjungpinang.

(red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *