TANJUNGPINANG – Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang mulai berbenah. Langkah awal Wali Kota Lis Darmansyah adalah mengevaluasi kinerja pegawai di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), yang sejalan dengan visi kepemimpinannya bertajuk “Tanjungpinang Berbenah”. Evaluasi ini mengungkap fakta mengejutkan: 97 pegawai dinilai tidak disiplin dan merugikan daerah.
Dalam keterangannya kepada media, Lis Darmansyah mengungkapkan bahwa tim evaluasi menemukan banyak pelanggaran yang mencoreng nama baik Pemko Tanjungpinang. Mulai dari pegawai yang hanya datang ke kantor untuk mengisi absensi, hingga yang terlibat dalam praktik penyimpangan uang dari pungutan pajak daerah.
“Banyak pegawai datang ke kantor hanya absensi saja, bukan untuk bekerja,” ujar Lis kepada media baru-baru ini.
Yang lebih mengkhawatirkan, menurut Lis, ada sejumlah oknum di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) yang mempermainkan uang rakyat. Pegawai-pegawai ini dilaporkan menerima setoran pajak secara tidak sah dari wajib pajak (WP), tanpa prosedur resmi. Ia menegaskan akan menindak pegawai nakal tersebut dengan sanksi berat bahkan dengan pemecatan.
“Para pegawai nakal ini akan ditindak tegas dengan sanksi berat, bahkan dengan pemecatan,” tegas Lis Darmansyah.
Lis menyebutkan bahwa data sementara menunjukkan ada 97 pegawai yang terindikasi melakukan berbagai pelanggaran, mulai dari indisipliner hingga perbuatan yang merugikan keuangan daerah.
Evaluasi besar-besaran terhadap kinerja pegawai ini menunjukkan bahwa Pemko Tanjungpinang, di bawah kepemimpinan Lis Darmansyah, sangat serius membenahi sistem birokrasi dalam meningkatkan integritas pelayanan publik. Banyak pihak menaruh harapan, bahwa langkah tegas Wali Kota Lis ini tidak hanya menjadi efek jera bagi “pegawai nakal”, tapi juga dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap Pemko Tanjungpinang.
Kepala BPPRD Kota Tanjungpinang, Said Alvie, turut menanggapi temuan pegawai nakal di lingkungan kantornya. Ia menegaskan sangat mendukung penuh komitmen Wali Kota Lis Darmansyah dalam menertibkan pegawai yang melanggar disiplin dan melakukan penyimpangan, terutama terhadap pegawai yang bekerja di lingkungan BPPRD yang dipimpinnya.
“Kami sependapat dengan apa yang disampaikan Bapak Wali Kota Tanjungpinang, dan mendukung sepenuhnya pemberian sanksi berat bagi pegawai yang tidak disiplin sesuai aturan yang berlaku, apalagi yang bermain-main dengan uang pajak daerah,” kata Said Alvie kepada media ini, Kamis (15/5/2025).
Sebagai tindak lanjut, Alvie mengatakan telah memerintahkan para pejabat kepala bidang untuk menginvestigasi para pegawai bermasalah, dan ia juga telah menerima datanya. Dari laporan yang diterima, tercatat ada 9 pegawai bermasalah, tujuh diantaranya tidak masuk kerja tanpa keterangan pada April 2025 lalu. “Sebagian dari mereka telah memberikan klarifikasi,” ujarnya.
Sementara itu, terdapat dua orang untuk kasus penyimpangan setoran pajak, dan menurut Alvie, keduanya telah diberi teguran lisan dan tertulis, serta telah dilaporkan ke BKPSDM Tanjungpinang.
“Langkah yang kami ambil sesuai ketentuan yang berlaku, dimulai dari teguran, hingga pelimpahan ke BKPSDM untuk diproses lebih lanjut,” ungkap Said Alvie. “Pegawai yang terlibat kini tidak lagi diberi tugas yang berhubungan dengan pajak dan telah dipindahkan ke sekretariat BPPRD.”
Dalam upaya mencegah kejadian serupa, pihaknya telah meningkatkan sistem pengawasan internal, termasuk dengan penggunaan aplikasi absensi SIAP dan surat tugas lapangan yang terstruktur. Dia juga mengingatkan para wajib pajak agar tidak sembarangan menitipkan uang pajaknya.
“Pesan kami kepada seluruh wajib pajak, jangan pernah 3T: Titip Bayar, Titip Urus, Titip Berkas. Tapi harus urus sendiri, bayar sendiri, dan sampaikan berkas sendiri,” ujarnya.
Ia mengatakan BPPRD juga telah menyediakan layanan online melalui situs resmi: bpprd.tanjungkota.go.id untuk mempermudah masyarakat membayar pajak secara langsung dan transparan.
(tira)
