TANJUNGPINANG – Forum Peduli Ibukota (FPI) Provinsi Kepulauan Riau kembali menegaskan sikap tegasnya: menolak kebijakan Gubernur Kepri Ansar Ahmad yang melelang pengelolaan Kawasan Gurindam 12. Bagi FPI, kebijakan itu adalah bentuk pengkhianatan terhadap semangat pembangunan yang seharusnya berpihak kepada rakyat kecil.
Pertemuan internal yang digelar di Kedai Kopi Kita Kawan, Tanjungunggat, Selasa malam (21/10/2025), menjadi forum konsolidasi lanjutan setelah aksi demonstrasi FPI di Kantor Gubernur Kepri pada 8 Oktober lalu. Lokasi pertemuan yang persis di depan kantor kelurahan itu menjadi saksi keteguhan sikap FPI yang menolak privatisasi kawasan tersebut.
“Saya dan teman-teman FPI tetap pada tuntutan awal: menolak tegas lelang Gurindam 12. Kami tidak ingin Gubernur menyerahkan pengelolaan kawasan itu kepada swasta atau pengusaha,” tegas Koordinator Utama FPI Kepri, Hajarullah Aswad, usai pertemuan.
Hajarullah menegaskan, ini adalah pertemuan kedua setelah rapat internal pada Rabu (15/10/2025). Agenda utamanya: menyiapkan langkah lanjutan dan tekanan politik terhadap Pemprov Kepri agar segera membatalkan kebijakan yang dinilai menyimpang dari semangat keadilan sosial dan keberpihakan kepada rakyat kecil.
Semangat FPI, lanjutnya, tidak pernah surut. Kawasan Gurindam 12 harus tetap menjadi ruang publik dan pusat ekonomi rakyat, bukan proyek bisnis bagi segelintir pengusaha. Pemerintah seharusnya memperkuat peran UMKM dan pedagang kecil dengan kebijakan pembinaan, bukan membuka jalan pengambilalihan oleh pihak swasta sebagai ruang bisnis baru bagi mereka.
Ia kembali mengingatkan, pembangunan Gurindam 12 bukanlah hasil investasi pengusaha, tetapi berasal dari uang rakyat melalui APBD Kepri, dengan nilai mencapai lebih dari setengah triliun rupiah. Karena itu, menyerahkan kawasan tersebut ke pihak swasta sama saja dengan menyerahkan aset publik hasil jerih payah rakyat ke tangan segelintir pemodal.
Dalam pertemuan tersebut, FPI juga menyoroti opini menyesatkan yang dibangun oleh sejumlah pejabat Pemprov Kepri melalui pemberitaan media. Dalam opini itu disebutkan bahwa masyarakat sudah tidak lagi mempermasalahkan kebijakan lelang Gurindam 12, dan hanya segelintir pihak yang menolak. “Itu bohong besar. FPI tidak pernah bertemu apalagi memberi dukungan kepada Gubernur soal kebijakan lelang Gurindam 12,” tegas Hajarullah.
Ia mengatakan, FPI tidak pernah berkompromi dengan siapapun terkait kebijakan tersebut. “Tuntutan kami cuma satu: batalkan lelang kawasan Gurindam 12. Tidak ada tawaran lain. Kami tidak ingin Gurindam 12 dijadikan ladang bisnis baru bagi pengusaha,” ujarnya dengan nada keras.
Dalam aksi sebelumnya di Kantor Gubernur Kepri, FPI telah memberi tenggat dua pekan bagi Gubernur Ansar untuk secara terbuka membatalkan kebijakan lelang. Namun hingga kini, tidak ada satu pun pernyataan resmi dari pemerintah provinsi.
Jika hingga batas waktu itu tetap diabaikan, FPI menegaskan akan menggelar aksi demonstrasi lanjutan dengan massa yang jauh lebih besar di Kantor Gubernur Kepri. “Kami tidak akan berhenti. Aksi besar akan kami gelar untuk menuntut keadilan dan mempertahankan hak rakyat atas Gurindam 12,” kata Hajarullah.
Ia menambahkan, aksi lanjutan itu bukan sekadar ancaman, melainkan bentuk perlawanan terhadap kebijakan yang dinilai elitis dan tidak berpihak. “Kalau pemerintah tetap menutup telinga, kami pastikan massa yang lebih besar akan turun ke jalan. Ini bukan tentang FPI semata, tapi tentang harga diri rakyat Kepri,” ujarnya.
Lebih jauh, Hajarullah juga menyinggung isu yang beredar bahwa proses lelang Gurindam 12 telah kembali dibuka. FPI, katanya, akan menuntut klarifikasi langsung dari Gubernur Kepri atau pejabat terkait.
Menindaklanjuti hal itu, FPI telah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan (PUPP) Kepri, yang dipimpin Rodi Yantari. Dinas tersebut dijadwalkan akan menerima perwakilan FPI pada hari ini, Rabu (22/10/2025) pagi, meski dengan jumlah terbatas karena kantor tengah direhabilitasi.
“Kami akan datang sekitar jam 9-10 pagi untuk menanyakan langsung kebenaran rumor itu,” ujar Hajarullah. “Kami ingin memastikan apakah benar pemerintah sudah kembali membuka lelang diam-diam tanpa mendengar aspirasi rakyat.”
Informasi terakhir yang diperoleh Suluhkepri.com, pertemuan antara FPI dan pejabat Dinas PUPP telah berlangsung pagi tadi. Namun hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak FPI terkait hasil pertemuan tersebut.
(tr/red)
