Tanjungpinang – DPRD Kota Tanjungpinang menggelar rapat paripurna tentang Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Tanjungpinang tahun 2018, Jumat (29/3).
Sidang dipimpin Ade Angga, Wakil Ketua I DPRD Tanjungpinang, yang didampingi Wakil Ketua II Ahmad Dani. Paripurna Nota Pengantar LKPj 2018 itu dihadiri langsung oleh Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang, Syahrul-Rahma.
Dalam pidatonya, Walikota Syahrul, menyampaikan bahwa LKPj dibuat berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Tanjungpinang tahun 2018. Yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), atau tahun terakhir RPJMD masa jabatan Walikota Tanjungpinang periode 2013-2018.
Syahrul mengatakan dalam RKPD tahun 2018 telah disepakati bersama sejumlah poin yang menjadi prioritas pembangunan Kota Tanjungpinang. Diantaranya, penanggulangan kemiskinan, kesejahteraan dan SDM.
Kemudian pembangunan di sektor pendidikan, kesehatan, tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi, juga pengembangan pariwisata dan budaya daerah, pengembangan perdagangan dan potensi perikanan yang berdasarkan karakteristik daerah, serta pengembangan prasarana pelayanan dasar.
Terkait realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018, Syahrul memberikan gambaran kinerja pengelolaan keuangan daerah, yang melampau target. Yaitu realisasi mencapai Rp 921,07 miliar atau 103,31 persen dari target pendapatan sebesar Rp 891,52 miliar.
Pendapatan daerah, ujarnya, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp160,44 miliar atau 101,39 persen dari target Rp158,24 miliar. “Serta dana perimbangan sebesar Rp 699,72 miliar atau 105,50 persen
dari target Rp 663,24 milia,” katanya.
“Dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp 60,90 miliar atau 86,97 dari target Rp 70,03 miliar”.
Sedangkan gambaran belanja daerah di tahun anggaran 2018, kata Syahrul, dianggarkan sebesar Rp 915,24 miliar dengan realisasi sebesar Rp 836,67 miliar atau sebesar 91,42 persen.
Belanja tersebut, jelasnya, terdiri dari belanjan tidak langsung yang dianggarkan sebesar Rp 419,28 miliar dengan realisasi sebesar Rp382,66 miliar atau 91,27 persen. Dan belanja langsung yang dianggarkan sebesar Rp 495,96 miliar dengan realisasi sebesar Rp 454,01 miliar atau 91,54 persen.
Sementara penerimaan pembiayaan tahun anggaran 2018 sebesar Rp 25,85 miliar dari target sebesar Rp 25,71 miliar yang bersumber dari sisa lebih penghitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan kembali investasi non parmanen lainnya.
Untuk realisasi pengeluaran pembiayaan tahun 2018 sebesar Rp 0 dari rencana pernyataan modal atau investasi pemerintah daerah sebesar Rp 2 miliar.
Tetkait penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dilaporkan bahwa indikator kinerja daerah yang ditargetkan dalam RPJMD tahun 2013-2018 pada tahun 2018 terdapat sejumlah 194 indikator.
“Capain tersebut tentunya tak terlepas dengan adanya dukungan yang kuat dari DPRD yang secara operasional dilaksanakan oleh para pimpinan OPD,” tuturnya.
Pemko Tanjungpinang memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan berterimakasih kepada seluruh komponen kepentingan dan masyarakat Tanjungpinang yang mendukung situasi dan kondisi tetap terjaga kondusif sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berjalan tertib, lancar dan sukses.
“Dalam penyelenggaraan tugas pembantuan pada tahun 2018 dapat saya laporkan bahwa pada tahun anggaran tersebut Kota Tanjungpinang tidak ada program dan kegiatan tugas pembangunan yang diterima oleh perangkat daerah di lingkungan Pemko Tanjungpinang,” ujarnya. (lk/tr)
