Jadi Sorotan, Ini Berita Acara Kenaikan Pas Pelabuhan SBP Tanjungpinang

Tanjungpinang
Salinan dokumen Berita Acara Rapat dan Study Banding Pengelolaan Terminal Penumpang, Bersama Komisi III DPRD Tanjungpinang dengan PT. Pelindo (Persero) Regional 1 Cabang Tanjungpinang, yang beredar luas di media sosial, sejak Rabu (19/7). kemarin. Istimewa

TANJUNGPINANG – PT. Pelindo (Persero) Regiona 1 Tanjungpinang berencana menaikkan tarif pas masuk pelabuhan Sri Bintan Pura (SBP) Tanjungpinang. Penyesuaian tarif baru ini, akan diberlakukan mulai 1 Agustus 2023.

Peningkatan kualitas pelayanan bagi pengguna jasa pelabuhan menjadi alasan menaikkan tarif. Namun, rencana tersebut bisa urung diberlakukan, karena derasnya penolakan dari masyarakat Tanjungpinang.

Informasi rencana kenaikan tarif diketahui dari salinan Berita Acara Rapat dan Study Banding Pengelolaan Terminal Penumpang, Bersama Komisi III DPRD Tanjungpinang dengan PT. Pelindo (Persero) Regional 1 Cabang Tanjungpinang, yang beredar luas di media sosial.

Tak heran, rencana kenaikan tarif seketika memantik kemarahan publik yang diungkapkan melalui akun media sosialnya, dan juga ramai diberitakan media. Kebijakan menaikkan tarif dianggap tidak punya empati terhadap kondisi perekonomian masyarakat yang terkapar diterjang pandemi covid-19, selama 3 tahun. Kenaikan tarif hanya menambah beban baru dan membenam masyarakat dalam keterpurukan ekonomi.

Sulit dihindari, pihak PT. Pelindo Cabang Tanjungpinang bersama anggota Komisi III, khususnya mereka yang membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk persetujuan kenaikan tarif, menjadi bahan gunjingan publik.

Lantas, seperti apa rencana kenaikan tarif baru sebagai hasil rapat pembahasan bersama, yang dituangkan dalam berita acara rapat dan studi banding tersebut. Dari dokumen berita acara, yang salinannya juga diperoleh suluhkepri.com, diketahui PT. Pelindo 1 Tanjungpinang bersama Komisi III DPRD Tanjungpinang, menggelar rapat dan studi banding, di kantor. PT. Pelindo (Persero) Regional 4 Makassar, pada 23 Juni 2023.

Berita Acara Rapat dan Study Banding Pengelolaan Terminal Penumpang, Bersama Komisi III DPRD Tanjungpinang dengan PT. Pelindo (Persero) Regional 1 Cabang Tanjungpinang, yang beredar luas di media sosial, sejak Rabu (19/7) kemarin. Istimewa

Dari pihak Pelindo dihadiri 4 orang, yaitu Darwis selaku General Manager Pelindo 1 Tanjungpinang, Mangara, Raja Junjungan, dan Rhiel F.H. Sedangkan dari Komis III berjumlah 7 orang, diantaranya Surya Admaja, Ashadi Selayar, Ria Ukur Tondang, Rika Adriani, Said Inderi, Vicky Bahtiar, dan Nasrul.

Studi banding yang dilakukan di Terminal Penumpang Angin Mamiri, dalam kawasan pelabuhan Makassar, yang dikelola oleh PT. Pelindo (Persero) Regional 4 Makassar ini, guna membahas soal penyesuaian tarif baru pas masuk pelabuhan SBP Tanjungpinang, yang diusulkan pihak Pelindo 1 Tanjungpinang.

Dalam berita acara setebal 2 halaman itu, ada 6 poin yang disampaikan oleh pihak Pelindo 1 Tanjungpinang, yang intinya soal penerapan penyesuaian tarif baru sebesar 100 persen dari tarif lama. Adapun tarif baru yang diusulkan sebagai berikut;

1. Pas penumpang terminal domestik Rp 20.000/1x masuk
2. Pas penumpang terminal internasional
a. Warga Negara Indonesia (WNI) Rp 100.000/1x masuk
b. Warga Negara Asing (WNA) Rp 100/1x masuk

Rencananya penyesuaian tarif baru akan diberlakukan terhitung mulai 1 Agustus 2023. Dengan tarif barunya itu, pihak Pelindo 1 Tanjungpinang sangat yakin Kota Tanjungpinang mendapat keuntungan dari peningkatan PAD kota Tanjungpinang melalui BUMD.

Sementara Komisi III pada intinya sepakat kenaikan tarif pas masuk, asalkan kenaikan tidak terlalu tinggi, agar tidak memberatkan masyarakat. Akhirnya rapat menyepakati kenaikan tarif sebesar 50 persen dari tarif sebelumnya. Sehingga besaran tarif baru sebagai berikut;

1. Pas penumpang terminal domestik Rp 15.000/1x masuk
2. Pas penumpang terminal internasional
a. Warga Negara Indonesia (WNI) Rp 75.000/1x masuk
b. Warga Negara Asing (WNA) Rp 100.000/1x masuk

Namun yang menjadi perhatian, ada 1 orang dari 7 anggota Komisi III DPRD Tanjungpinang, yang hadir dalam rapat, tidak mendukung kenaikan tarif baru, yaitu Ria Ukur Rindu Tondang. Politisi Nadem ini, juga tidak bersedia menandatangani dokumen berita acara tersebut.

Kepada media, Ria Ukur mengaku ia tidak ikut tanda tangan karena tidak mendukung rencana kenaikan tarif pas masuk pelabuhan SBP Tanjungpinang. Dia berpendapat, saat ini bukan waktu yang tepat melakukan penyesuaian tarif baru di tengah sulitnya ekonomi masyarakat.

Ade

KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini