Kadiv Humas Polri: 6 Polda Usut Kasus Dugaan Penyalahgunaan BBM

Tanjungpinang
Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo

JAKARTA – Kepolisian RI terus melakukan pemantauan terhadap penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM), seperti dari tindakan penimbunan oleh pihak tertentu, guna meraup keuntungan pribadi.

Polri akan melakukan tindakan pencegahan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kelangkaan BBM. Sejauh ini bahkan Polri telah melakukan pengusutan terkait kasus dugaan tindak pidana penyalahgunaan BBM.

Menurut Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo, merinci data per tanggal 6 April 2022, setidaknya penyidikan kasus dugaan penyalahgunaan BBM sudah dilakukan di 6 Polda.

“Enam Polda yang mengusut kasus itu yakni, Polda Sumatera Barat, Jambi, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Bali dan Gorontalo,” kata Dedi dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Jakarta, Kamis (7/4).

Dedi merinci, untuk di Polda Sumatera Barat tercatat ada satu laporan polisi yang tengah disidik. Adapun modus operandi kasus tersebut yakni, pengangkutan dan jual beli BBM bersubsidi.

Sementara, Polda Jambi menangani delapan laporan polisi terkait BBM tersebut. Lalu, Polda Kalimantan Selatan terdapat tujuh laporan polisi.

Lalu, Polda Kalimantan Timur satu laporan polisi. Polda Bali satu laporan. Serta, Polda Gorontalo satu laporan polisi. Semua laporan itu memiliki modus operandi pengangkutan dan jual beli BBM bersubsidi.

Dedi mengatakan tindakan tegas akan diterapkan jajaran kepolisian untuk memitigasi atau mencegah terjadinya kelangkaan BBM di masyarakat. Hal ini, kata Dedi, juga untuk memberikan rasa tenang terhadap masyarakat akan ketersediaan BBM.

“Untuk menjaga ketersediaan BBM dan memitigasi penyimpangan yang mengakibatkan kelangkaan BBM yang dibutuhkan masyarakat. Polri akan menindak tegas bagi siapa saja yang terbukti melakukan pelanggaran terkait penyalahgunaan, pendistribusian, penyimpanan dan pengangkutan BBM,” ujar Dedi.

Untuk proses penyidikan, polisi menerapkan Pasal 40 angka 9 UU Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Perubahan atas Pasal 55 UU Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Dengan ancaman hukuman penjara paling lama enam tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar.

Terkait pengusutan perkara ini Dedi menegaskan bahwa Polri tidak akan segan dan pandang bulu untuk memberikan tindakan tegas kepada pihak siapapun yang melanggar hukum terkait penyalahgunaan BBM. ***

KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini