TANJUNGPINANG – Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, menegaskan bahwa pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bukan sekadar laporan keuangan atau kewajiban administratif tahunan.
Menurutnya, laporan tersebut merupakan cerminan amanah, kepercayaan rakyat, sekaligus bentuk tanggung jawab moral dan politik pemerintah daerah dalam mengelola setiap rupiah uang publik.
Hal itu disampaikan Lis saat menyampaikan pidato pada Rapat Paripurna DPRD Kota Tanjungpinang dengan agenda persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, di Gedung DPRD Kota Tanjungpinang, Senin (6/7/2026).
Dalam sambutannya, Lis mengatakan setiap angka yang tercantum dalam APBD memiliki makna. Di balik setiap realisasi anggaran terdapat kerja nyata pemerintah, sementara setiap capaian pembangunan merupakan jawaban atas harapan masyarakat.
“Setiap angka dalam APBD adalah cerita. Setiap realisasi anggaran adalah kerja. Dan setiap capaian pembangunan adalah harapan yang kita jawab bersama,” ujar Lis.
Ia mengakui pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 tidak lepas dari berbagai tantangan. Perubahan kebijakan nasional serta kebutuhan masyarakat yang terus berkembang menjadi dinamika yang harus dihadapi pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan.
Menurut Lis, tantangan tersebut menjadi pengingat bahwa pembangunan merupakan proses yang dinamis dan membutuhkan kemampuan beradaptasi agar kebijakan yang diambil tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Meski demikian, ia menyebut berbagai program pembangunan tetap dapat dijalankan berkat sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, serta dukungan seluruh elemen masyarakat.
Beberapa program prioritas yang terus diperkuat meliputi pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas pelayanan publik, pengembangan sektor pendidikan dan kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Seluruh program tersebut, lanjut Lis, diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan, sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.
“Kepercayaan publik hanya dapat tumbuh melalui integritas dan kinerja yang nyata. Karena itu, setiap kebijakan dan penggunaan anggaran harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Lis juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk tetap optimistis menghadapi masa depan. Menurutnya, dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat, berbagai tantangan dapat diubah menjadi peluang pembangunan.
“Kita akan terus mendorong inovasi, memperkuat ekonomi lokal, serta memastikan pembangunan yang inklusif agar tidak ada satu pun masyarakat yang tertinggal dari kemajuan,” katanya.
Mengakhiri sambutannya, Lis mengajak seluruh pihak menjaga sinergi, memperkuat kepercayaan masyarakat, dan menjalankan amanah dengan penuh dedikasi.
Ia berharap pembahasan seluruh kebijakan daerah senantiasa dilandasi semangat kebersamaan, integritas, dan nilai-nilai budaya Melayu demi mewujudkan Tanjungpinang yang semakin maju dan sejahtera.
(red)
