TANJUNGPINANG – Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang mengusulkan sekitar 3.000 unit rumah untuk masyarakat kurang mampu dalam program nasional pembangunan tiga juta rumah yang digagas pemerintah pusat.
Program ini menyasar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebagai upaya mempercepat penyediaan hunian layak di berbagai daerah, termasuk di Tanjungpinang.
Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang, Zulhidayat, mengatakan pemerintah daerah berperan aktif dalam mendukung program tersebut, terutama melalui kemudahan layanan perizinan bagi para pengembang.
Menurutnya, keterlibatan pihak ketiga menjadi kunci dalam mempercepat realisasi pembangunan perumahan bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Kita tidak hanya mengandalkan pembangunan oleh pemerintah, tetapi juga memfasilitasi pihak pengembang agar proses perizinannya lebih mudah,” ujar Zulhidayat, Selasa (28/4).
Ia menjelaskan, sasaran program difokuskan pada masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya kelompok desil satu hingga empat berdasarkan data Kementerian Sosial.
Pendekatan tersebut dinilai penting agar penyaluran bantuan perumahan dapat tepat sasaran dan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertamanan Kota Tanjungpinang, Agustiawarman, menyebut pemerintah pusat juga menyalurkan bantuan melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Untuk tahun 2026, sebanyak 129 unit rumah tidak layak huni di Tanjungpinang telah terkonfirmasi masuk dalam program BSPS yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian melalui satuan kerja terkait.
Selain dukungan pusat, Pemko Tanjungpinang juga mengalokasikan anggaran melalui APBD, meskipun jumlahnya masih terbatas, dengan rencana penanganan sekitar 30 unit rumah pada tahun 2026.
Program perumahan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya penanganan kawasan kumuh, khususnya wilayah di bawah 10 hektare yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, dengan proses verifikasi data yang masih terus dilakukan guna memastikan bantuan tepat sasaran.
(red)
