NATUNA – Sebanyak 5 fraksi di DPRD Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, yaitu Fraksi Partai Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi PAN, Fraksi PNR, dan Fraksi PPDN (Fraksi Partai Pemersatunya Damai Natuna), menyepakati rancangan perubahan APBD tahun 2021. Terdapat penambahan sebesar Rp. 206.985.551.237,00,-.
Hal tersebut terungkap dalam rapat paripurna DPRD Natuna dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi dan pengesahan APBD Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2021, Kamis (30/09).
Fraksi PPDN yang merupakan gabungan partai Nasdem, PPP, Demokrat dan Perindo, melalui juru bicara Wan Arismunandar mengatakan fraksinya bersama 4 fraksi lain di DORD Natuna telah sepakat terkait perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.
“Disepakati sebesar Rp 1.182.675.738.475,00, yang semula target APBD murni sebesar Rp 975.690.187.238,00 bertambah sebesar Rp 206.985.551.237,00,-,” ujarnya.
Sementara dalam pidato Bupati Natuna tentang rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:
Ia memjelaskan pendapatan asli daerah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp 74.071.778.910,00, yang semula target pendapatan asli daerah pada APBD murni sebesar Rp 73.392.152.922,00.
Kemudian pendapatan transfer pada pancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dianggarka sebesar Rp. 1.097.207.380.635,00. Sedangkan pendapatan transger APBD murni Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 890.901.455.386,00, bertambah sebesar Rp. 206.305.925.249,00.
Sedangkan Lain-lain pendapatan yang sah, pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 tidak mengalami perubahan dan dianggarkan sebesar Rp 11.396.578.930,-.
Setelah menganalisa rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2021. Sikap fraksi PPDN dapat menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang rancangan perubahan APBD tahun 2021. Untuk disahkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Natuna, ujarnya.
Sikap yang sama, diungkapkan fraksi Gerindra melalui juru bicara Marzuki, SH
menyampaikan beberapa saran kepada Bupati Natuna.
Diantaranya, terkait ketidakstabilan transfer anggaran dari pemerintah pusat, pemerintah Kabupaten hendaknya mencari formulasi untuk meningkatkan sumber Pendapat Asli Daerah (PAD), baik dari sisi pajak maupun retribusi.
Marzuki, juga menyarankan agar kegiatan pembangunan fisik hendaknya dilaksanakan di awal tahun anggaran, karena selain berdampak terhadap penyerapan anggaran, juga akan berdampak kepada peningkatan ekonomi masyarakat.
Khususnya kegiatan pembangunan pada APBD murni tahun 2021 yang belum dilaksanakan agar dapat direalisasikan di perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.
Untuk kegiatan pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Bupati Natuna menekankan, agar disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi keuangan daerah.
SAIPUL
