ANAMBAS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Anambas terus mematangkan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah. Regulasi ini disiapkan sebagai landasan hukum untuk melindungi, mengembangkan, dan melestarikan kekayaan budaya lokal agar tetap terjaga di tengah perkembangan zaman.
Pembahasan dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan berbagai unsur masyarakat, mulai dari tokoh adat, pelaku seni, tenaga pendidik hingga perangkat daerah. Kegiatan tersebut digelar di Kantor DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Kamis (12/11/2026).
FGD yang difasilitasi Sekretariat DPRD itu membahas naskah akademik dan draf Ranperda. Kegiatan ini merupakan bagian dari tahapan pembentukan peraturan daerah atas inisiatif DPRD melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).
Anggota DPRD Anambas, Syamsil Umri, mengatakan penyusunan regulasi pemajuan kebudayaan harus berangkat dari kondisi, potensi, dan kebutuhan masyarakat setempat.
Menurutnya, Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki kekayaan budaya yang harus dijaga keberlangsungannya. Kekayaan tersebut mencakup adat istiadat, bahasa daerah, kesenian, tradisi, serta berbagai bentuk kearifan lokal yang menjadi identitas masyarakat.
Namun, perkembangan zaman dan derasnya pengaruh globalisasi menjadi tantangan bagi keberlangsungan budaya daerah. Karena itu, diperlukan regulasi yang mampu memberikan arah kebijakan sekaligus kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemajuan kebudayaan.
“Dalam konteks tersebut, DPRD melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) memandang perlu adanya landasan hukum yang memberikan arah dan kepastian dalam penyelenggaraan pemajuan kebudayaan di Kabupaten Kepulauan Anambas,” ujar Syamsil.
Ia menjelaskan, penyusunan naskah akademik merupakan tahapan penting dalam pembentukan Ranperda. Dokumen tersebut harus memuat gambaran kondisi kebudayaan daerah, persoalan yang dihadapi, kebutuhan hukum, serta arah kebijakan yang akan menjadi dasar penyusunan regulasi.
Selain itu, Syamsil menekankan pentingnya inventarisasi dan pendataan potensi objek pemajuan kebudayaan. Pendataan yang menyeluruh diperlukan agar upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan warisan budaya dapat dilaksanakan secara terarah.
Ia juga menegaskan bahwa pelestarian kebudayaan bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Keterlibatan masyarakat, lembaga adat, tokoh budaya, dan pelaku seni sangat diperlukan agar kebijakan yang disusun sesuai dengan kondisi serta kebutuhan di lapangan.
Melalui Ranperda tersebut, DPRD berharap upaya pemajuan kebudayaan di Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki landasan hukum yang kuat dan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.
Dengan demikian, adat istiadat, tradisi, bahasa daerah, kesenian, dan kearifan lokal tidak hanya terlindungi, tetapi juga dapat terus berkembang serta diwariskan kepada generasi mendatang.
(red)
