ANAMBAS – DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas menggelar Rapat Paripurna membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Kamis (26/6/2025). Agenda utama meliputi penyampaian pandangan fraksi dan jawaban Bupati Aneng atas evaluasi legislatif.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Rian Kurniawan dan dihadiri langsung oleh Bupati Aneng, hadir juga unsur Forkopimda, pimpinan OPD, tokoh masyarakat, serta insan pers. Tiga fraksi menyampaikan catatan strategis menyusul hasil audit BPK yang memberi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-8 kali berturut-turut untuk Pemkab Anambas.
Fraksi Persatuan Pembangunan Indonesia Raya mengapresiasi capaian WTP, namun menyoroti rendahnya pendapatan retribusi daerah yang baru 33,68 persen dari target. Fraksi ini meminta optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dan efisiensi belanja pemerintah.
Fraksi Perjuangan Nasional Bintang Kebangkitan Sejahtera menyorot problem pelayanan kesehatan, khususnya ketersediaan obat dan sistem rujukan, serta tantangan kenakalan remaja di sektor pendidikan. Mereka juga mendorong peningkatan jaminan sosial dan kesejahteraan nelayan.
Fraksi Persatuan Karya Amanat Demokrat fokus pada efisiensi pengelolaan anggaran dan keselarasan antara realisasi APBD dengan capaian program. Fraksi ini meminta belanja daerah benar-benar berdampak terhadap penyelesaian masalah pembangunan.
Menanggapi itu, Bupati Aneng menyampaikan terima kasih atas kritik membangun dari DPRD. Ia menegaskan bahwa perbaikan kinerja fiskal menjadi prioritas, termasuk evaluasi potensi pajak, digitalisasi penerimaan daerah, dan peningkatan pengawasan.
Terkait kritik pada sektor kesehatan dan pendidikan, Bupati memastikan pemerintah akan memperkuat sistem rujukan, penanganan stunting, serta mendorong upaya pencegahan kenakalan remaja. “Kami bahkan mempertimbangkan jam malam bagi pelajar sebagai langkah preventif,” kata Aneng.
Untuk nelayan, Pemkab berkomitmen memperluas bantuan langsung berupa alat tangkap, BBM, pabrik es, dan akses pasar. “Nelayan Anambas harus naik kelas. Dukungan konkret akan terus kami tambah,” tegasnya.
Aneng juga menanggapi pentingnya efisiensi anggaran. Ia menyebut penguatan sistem perencanaan dan pengawasan harus berbasis kinerja agar program prioritas benar-benar tuntas dan tepat sasaran.
Di akhir penyampaiannya, Bupati menegaskan pentingnya kemitraan eksekutif dan legislatif dalam menjaga arah pembangunan daerah. “Sinergi Pemkab dan DPRD harus terus berjalan untuk satu tujuan: meningkatkan kesejahteraan masyarakat Anambas,” pungkasnya.
(Latif/Anambas)
