TANJUNGPINANG – Gelombang penolakan terhadap rencana Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad yang hendak melelang kawasan kuliner Gurindam 12 Tepi Laut kepada pihak swasta semakin menguat dan meluas. Kebijakan ini dipandang sebagai bentuk keberpihakan terang-terangan kepada pemilik modal besar dan pengusaha, sementara pedagang kecil dan pelaku UMKM yang selama ini menggantungkan hidup di kawasan itu justru terancam tergusur.
Masyarakat Tanjungpinang menilai langkah Gubernur Ansar bukan hanya salah arah, tapi juga menunjukkan minimnya empati terhadap nasib rakyat kecil. Alih-alih memperkuat ekonomi kerakyatan, kebijakan ini justru berpotensi menyerahkan ruang publik kepada korporasi dan merek-merek besar yang akan mematikan identitas kuliner lokal.
Sejak wacana lelang dilontarkan, suara perlawanan bermunculan dari berbagai lapisan masyarakat. Mulai dari pedagang kecil, pelaku UMKM, tokoh masyarakat, hingga LSM, semuanya bersuara lantang. Mereka menegaskan bahwa Gurindam 12 harus tetap menjadi ruang rakyat, bukan ruang bisnis swasta yang berorientasi pada keuntungan semata.
Penolakan ini sebelumnya ditegaskan dalam diskusi publik bertajuk “Kasi Paham Gubernur” yang digelar Forum Peduli Ibukota (FPI) Kepri di A8 Pinang Harmoni Square, pada 20 September lalu. Dengan tema “Gurindam 12 Tepi Laut: Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Aset di Ibukota”, forum tersebut menjadi ajang rakyat menyatakan sikap bahwa kebijakan Ansar Ahmad hanya menguntungkan segelintir oligarki.
Koordinator Utama FPI Kepri, Hajarullah Aswad, menegaskan bahwa langkah privatisasi Gurindam 12 adalah ancaman nyata bagi UMKM. Menurutnya, alasan untuk melelang kawasan tersebut tidak masuk akal karena pengelolaan seharusnya masih bisa dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa campur tangan investor.
“Privatisasi ini jelas menyingkirkan rakyat kecil. Gurindam 12 adalah wajah ekonomi rakyat Tanjungpinang, bukan etalase bagi korporasi. Kita akan terus melawan kebijakan pro-oligarki ini,” tegas Hajarullah kepada media, Rabu (1/10/2025).
Besok, Kamis (2/10/2025), tegas Hajarullah, FPI Kepri dijadwalkan menggelar rapat konsolidasi aksi di Pujasera Pinang Harmoni, KM.7. Ajakan konsolidasi itu juga sudah disebar luas di media sosial. Menurutnya, pertemuan ini dinilai sebagai momentum untuk menggalang kekuatan rakyat menghadang kebijakan Gubernur Ansar Ahmad yang tak pro rakyat kecil.
Hajarullah Aswad, menegaskan penolakan terhadap rencana lelang Gurindam 12 bukan tanpa alasan. Ia menyebut ada sejumlah pertimbangan mendasar yang menjadi pijakan sikap tegas mereka.
Pertama, kata Hajarullah, pengelolaan kawasan Gurindam 12 seharusnya cukup dilakukan pemerintah, baik Pemprov Kepri maupun Pemko Tanjungpinang. Tanpa campur tangan swasta, kawasan ini tetap bisa dikelola dengan baik jika pemerintah memiliki komitmen kuat.
Kedua, dari sisi anggaran, pengembangan Gurindam 12 dinilai tidak akan membebani keuangan daerah. Menurutnya, pemerintah masih memiliki kapasitas untuk menata kawasan tersebut tanpa harus menyerahkannya ke investor. “Tidak ada urgensi melibatkan swasta. Ini soal kemauan, bukan kemampuan,” ujarnya.
Alasan berikutnya, Hajarullah menyoroti ancaman serius terhadap pelaku UMKM lokal. Ia menegaskan, privatisasi hanya akan menggeser pedagang kecil yang selama ini menggantungkan hidup di kawasan kuliner rakyat tersebut. “Jika investor masuk, jangan harap UMKM bisa bertahan. Mereka pasti tergusur,” tegasnya.
Ia menegaskan pemerintah daerah seharusnya merawat dan mengembangkan identitas kuliner rakyat. Gurindam 12, kata Hajarullah, adalah ruang hidup masyarakat kecil, bukan ruang bagi brand besar seperti KFC, McDonald’s, atau Starbucks. “Kalau semua digantikan merek asing, di mana lagi rakyat bisa menjajakan kuliner khas Tanjungpinang?” ujarnya lantang.
Menurutnya saat ini adalah momentum yang tepat untuk memperkuat ekonomi kerakyatan, terutama di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang gencar mengusung visi kemandirian ekonomi bangsa. “Seharusnya pemerintah daerah sejalan dengan visi nasional, bukan malah menyerahkan ruang ekonomi rakyat kepada oligarki,” katanya.
Selain itu, FPI Kepri juga mengingatkan bahwa privatisasi aset publik di Kepri sebelumnya banyak yang terbengkalai dan merugikan daerah. Karena itu, rakyat berhak curiga bahwa lelang Gurindam 12 hanya akan menjadi proyek bancakan bagi segelintir kelompok yang dekat dengan kekuasaan.
“Jika pemerintah tetap ngotot melelang kawasan ini, jangan salahkan rakyat jika turun ke jalan. Kami siap menggelar aksi massa sampai Gubernur mencabut kebijakan ini,” tandas Hajarullah.
(red)
