Ade Angga: Golkar Haramkan Mahar dan Politik Uang, Minta Musda Berjalan dengan Musyawarah

Tanjungpinang48 Dilihat

TANJUNGPINANG – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kota Tanjungpinang menggelar Musyawarah Daerah (Musda) VI di Alltrue Hotel, Tanjungpinang, Minggu (5/7/2026). Musda yang dimulai pukul 09.30 WIB tersebut dibuka secara resmi oleh Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Kepulauan Riau, Ade Angga.

Musda dihadiri Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah, perwakilan DPP Partai Golkar, jajaran pengurus DPD Golkar Tanjungpinang, para ketua DPD Golkar kabupaten/kota se-Kepri, para ketua atau perwakilan partai politik di Kota Tanjungpinang, serta organisasi sayap Partai Golkar.

Dalam sambutannya, Ade Angga menekankan pentingnya kepemimpinan yang mampu melahirkan kader-kader penerus. Menurutnya, ukuran keberhasilan seorang pemimpin bukan hanya banyaknya pengikut, melainkan kemampuannya mencetak pemimpin baru.

“Pemimpin yang baik tidak hanya melahirkan pengikut, tetapi juga harus mampu melahirkan pemimpin-pemimpin baru,” ujar Ade Angga.

Wakil Ketua DPRD Kota Tanjungpinang itu juga menegaskan komitmen Partai Golkar untuk mempertahankan integritas dengan mengharamkan praktik mahar politik dan politik uang dalam setiap momentum politik, termasuk pelaksanaan Musda.

“Bahwa dalam setiap momentum politik dan setiap kontestasi politik, kita di Partai Golkar sudah tidak ada lagi yang namanya mahar dan money politik,” tegasnya.

Ia mencontohkan, pada pelaksanaan Pilkada sebelumnya, Partai Golkar tidak pernah meminta mahar kepada calon kepala daerah yang diusung.

Ade Angga bersama Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah, Bupati Bintan Roby Kurniawan yang juga sekretaris DPD Golkar Kepri, dan perwakilan DPP Golkar dalam acara Musda VI Golkar Tanjungpinang. SK

“Ketika Pilkada, tidak ada kepala daerah yang diusung Golkar dimintai mahar sepeser pun. Begitu juga saat penetapan pimpinan DPRD, tidak ada biaya-biaya politik yang dikeluarkan. Silakan dicek kepada para ketua DPD Golkar,” katanya.

***

Ade Angga meminta tradisi tersebut harus terus dijaga dalam pelaksanaan Musda. Ia menegaskan tidak boleh ada praktik politik uang dalam pemilihan Ketua DPD Golkar.

“Kalau ada yang meminta mahar atau melakukan money politik dalam Musda, segera laporkan. Detik itu juga pengurus kecamatan akan kita ganti. Ini instruksi tegas Ketua Umum DPP Partai Golkar,” ujarnya.

Selain itu, Ade Angga mengajak seluruh jajaran Partai Golkar menjalankan agenda reformasi organisasi sebagaimana dicanangkan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar. Salah satunya dengan menjadikan sekretariat partai sebagai rumah aspirasi masyarakat.

“Sekretariat Golkar harus menjadi tempat masyarakat menyampaikan keluhan. Jangan sampai sekretariat partai tutup. Reformasi Golkar ini harus kita ikuti bersama,” katanya.

Pada kesempatan itu, Ade Angga juga menyinggung bahwa konsolidasi organisasi Partai Golkar di Kepulauan Riau yang semestinya rampung pada 2025, namun baru dapat diselesaikan pada tahun ini. Ia menegaskan bahwa berdasarkan hasil koordinasi dengan DPP Partai Golkar, seluruh Musda DPD kabupaten/kota di Kepri harus selesai pada 2026.

Ia menyebut setelah Musda Kota Tanjungpinang, DPD Golkar Kepulauan Anambas dijadwalkan menggelar Musda pada 20 Juli 2026, disusul Kabupaten Karimun dan daerah lainnya.

“Saya berharap seluruh Musda dilaksanakan dalam bingkai kekeluargaan dan musyawarah, sehingga tidak menghabiskan energi maupun biaya serta tidak menimbulkan konflik internal. Mari kita kedepankan musyawarah dan mufakat,” ujarnya.

***

Di sela sambutannya, Ade Angga juga sempat berseloroh mengenai tradisi kepemimpinan di DPD Golkar Tanjungpinang. Menurutnya, jabatan sekretaris seolah menjadi batu loncatan menuju kursi ketua partai.

“Dulu saya menjadi Ketua Golkar Tanjungpinang, sekretarisnya Pak Untung. Setelah itu Pak Untung menjadi ketua. Saat Pak Untung menjadi ketua, sekretarisnya Fathir. Sekarang yang saya dengar calonnya hanya satu, yaitu Fathir. Berarti nanti tinggal disiapkan siapa sekretarisnya,” ucap Ade Angga yang disambut tawa para peserta Musda.

Ia bahkan menyebut nama dua kader muda Golkar, yakni Rizki dan Dasril, sebagai sosok yang berpotensi mengisi posisi sekretaris di masa mendatang.

Musda VI DPD Partai Golkar Kota Tanjungpinang kemudian menetapkan Novaliandri Fathir sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Tanjungpinang periode 2025–2030. Fathir terpilih secara musyawarah mufakat dengan dukungan penuh peserta Musda untuk memimpin partai berlambang pohon beringin tersebut selama lima tahun ke depan.

Terpilihnya Fathir sekaligus melanjutkan estafet kepemimpinan dari Untung Budiawan. Ia diharapkan mampu memperkuat konsolidasi organisasi, meningkatkan soliditas kader, memperluas pelayanan kepada masyarakat melalui Partai Golkar, serta membawa Golkar Tanjungpinang meraih hasil yang lebih baik pada agenda-agenda politik mendatang.

(TIgor R)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *