TANJUNGPINANG – Aliansi Mahasiswa se-Kawasan Tanjungpinang-Bintan menggelar aksi demonstrasi, di Dompak, Tanjungpinang, Selasa (10/11/2026). Aliansi bertemu dengan Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Iman Setiawan, untuk menyampaikan aspirasi sekaligus menyerahkan tujuh poin tuntutan terkait berbagai persoalan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari gerakan konsolidasi mahasiswa lintas perguruan tinggi dalam mendorong pemerintah dan pemangku kebijakan agar lebih serius memperhatikan berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
Aliansi ini terdiri atas mahasiswa dari STAIN SAR Kepri, IAI Miftahul Ulum (IAI MU), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Fakultas Teknik dan Teknologi Kemaritiman (FTTK), serta STTI Tanjungpinang.
Jenderal Lapangan Aliansi Mahasiswa se-Kawasan Tanjungpinang-Bintan, Muhammad Husein Al-Fitrah, mengatakan keterlibatan mahasiswa lintas perguruan tinggi merupakan bentuk tanggung jawab moral dan intelektual dalam mengawal kebijakan publik sekaligus memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Menurutnya, mahasiswa tidak boleh hanya menjadi penonton dalam dinamika pembangunan daerah. Mahasiswa harus mengambil peran sebagai kontrol sosial dan turut menyuarakan berbagai persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat.
Melalui nota kesepakatan yang telah dirumuskan bersama, aliansi menyerahkan tujuh poin tuntutan kepada Ketua DPRD Kepri, Iman Setiawan.
Tujuh tuntutan tersebut meliputi percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan, penguatan fungsi pengawasan DPRD terhadap kebijakan pemerintah dan penggunaan APBD, serta evaluasi terhadap fungsi Sekolah Rakyat.
Selanjutnya, mahasiswa mendesak pengawasan lebih serius terhadap kebijakan penurunan angka pengangguran dan perluasan lapangan pekerjaan. Mereka juga meminta dibukanya ruang partisipasi mahasiswa dalam pengawasan pemerintahan daerah.
Aliansi turut menuntut pengembalian dan penguatan marwah Kota Tanjungpinang sebagai Ibu Kota Provinsi Kepulauan Riau.
Muhammad Husein menegaskan, gerakan tersebut bukan sekadar penyampaian aspirasi, melainkan upaya kolektif mahasiswa untuk memastikan kebijakan pemerintah benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Kami hadir bukan untuk mencari panggung ataupun kepentingan kelompok tertentu. Kami hadir untuk menyuarakan keresahan masyarakat dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil pemerintah memiliki keberpihakan terhadap kepentingan rakyat. Aspirasi ini harus didengar, ditanggapi, dan ditindaklanjuti secara konkret, bukan sekadar menjadi janji tanpa realisasi,” tegasnya.
Aliansi berharap DPRD Kepri dapat menjalankan fungsi pengawasan dan memperjuangkan aspirasi tersebut sesuai kewenangannya. Mereka juga meminta seluruh pemangku kebijakan memberikan respons transparan serta mengambil langkah nyata terhadap tuntutan yang telah disampaikan.
Bagi mahasiswa, perjuangan tidak berhenti pada penyerahan tuntutan. Mereka berkomitmen terus mengawal kebijakan publik dan memperjuangkan kepentingan masyarakat hingga terwujud pembangunan daerah yang adil, merata, transparan, dan berpihak kepada rakyat.
(red)
