TANJUNGPINANG – Data terbaru yang dirilis Badan Pusat Statistik menunjukkan pertumbuhan ekonomi Kota Tanjungpinang pada 2025 berada di posisi terbawah dibandingkan tujuh kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau. Kondisi tersebut langsung menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Tanjungpinang.
Wali Kota Lis Darmansyah pun segera memimpin rapat koordinasi percepatan pertumbuhan ekonomi daerah setelah menghadiri rilis data tersebut bersama Menteri Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, Gubernur Kepri serta para bupati dan wali kota se-Kepri di Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Selasa (10/3/2026).
Rapat dihadiri para kepala OPD Pemko Tanjungpinang, Bank Indonesia Perwakilan Kepulauan Riau, serta stakeholder. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Engku Putri Raja Hamidah, Kantor Wali Kota Tanjungpinang.
Pertemuan itu membahas langkah-langkah strategis dalam Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (PPED) Kota Tanjungpinang Tahun 2026. Pemerintah ingin memastikan berbagai sektor penggerak ekonomi dapat segera dioptimalkan.
Lis Darmansyah mengatakan, sesuai arahan Menteri Dalam Negeri dalam rakor bersama seluruh kepala daerah se-Kepri, pemerintah daerah harus bergerak cepat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menjadi bagian dari lokomotif ekonomi nasional.
“Pertumbuhan ekonomi Tanjungpinang berdasarkan data triwulan IV tahun 2025 masih tergolong rendah, yakni sekitar 4,97 persen dan masih di bawah pertumbuhan ekonomi nasional. Kondisi ini juga dipengaruhi dinamika ekonomi global, termasuk situasi politik di Timur Tengah yang berdampak pada perekonomian nasional,” ujar Lis.
Berdasarkan data BPS, seluruh kabupaten/kota di Kepri mencatat pertumbuhan ekonomi positif di tahun 2025. Kabupaten Anambas menjadi daerah dengan pertumbuhan tertinggi sebesar 15,5 persen, disusul Natuna sebesar 10,49 persen, Kota Batam 6,76 persen, Kabupaten Bintan 6,43 persen, Kabupaten Karimun 5,44 persen, Kabupaten Lingga 3,53 persen, dan Kota Tanjungpinang 3,31 persen.
Lis menegaskan, karakteristik Tanjungpinang yang bukan daerah penghasil membuat perekonomian sangat bergantung pada sektor perdagangan dan jasa. Karena itu, sektor UMKM dinilai perlu dimaksimalkan untuk meningkatkan pendapatan serta daya beli masyarakat.
“Dengan inflasi yang berada di angka 5,83 persen, pemerintah bersama para pemangku kepentingan harus segera mengambil langkah konkret untuk menghidupkan sektor ekonomi. Kita perlu terobosan dan inovasi yang sesuai dengan potensi Tanjungpinang,” kata Lis.
Ia juga menilai sektor pariwisata memiliki peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Selain kawasan Pulau Penyengat, berbagai potensi wisata lainnya perlu digali dan dikembangkan.
Sementara itu, perwakilan Bank Indonesia Kepri menyebut penguatan sektor pariwisata dapat menjadi salah satu strategi meningkatkan pertumbuhan ekonomi Tanjungpinang. Sinergi antardaerah juga dinilai penting, terutama dengan Kota Batam sebagai pintu masuk utama wisatawan.
“Dengan kerja sama yang baik, wisatawan yang datang ke Batam dapat diarahkan untuk berkunjung ke Tanjungpinang dan menikmati berbagai destinasi wisata yang ada,” ujarnya.
Ia menambahkan, Tanjungpinang merupakan kota dengan kontribusi PDRB terbesar ketiga di Kepri dengan share sekitar 6,98 persen, masih di bawah Batam dan Bintan. Dari sisi pengeluaran, PDRB Tanjungpinang didorong oleh konsumsi rumah tangga yang pada triwulan IV 2025 tumbuh sekitar 4,39 persen.
Rapat koordinasi kemudian dilanjutkan dengan diskusi bersama para peserta rapat. Salah satu masukan yang mengemuka adalah perlunya penguatan sistem digitalisasi dalam pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD).
Lis mengatakan sistim digitalisasi sangat berperan penting dalam meningkatkan transparansi dan efektivitas pemungutan pajak serta retribusi daerah, sekaligus mencegah potensi kebocoran pendapatan. Untuk itu, ia meminta jajarannya dapat segera merumuskan langkah konkret agar percepatan pertumbuhan ekonomi dapat meningkat di tahun 2026.
(red)
