Tanjungpinang – Pemko dan DPRD Tanjungpinang diminta tidak memperpanjang ketegangan politik, apalagi dalam suasana masa pandemi virus corona atau Covid-19. Kedua lembaga itu diharapkan bisa bersinergi demi kepentingan masyarakat Tanjungpinang.
Demikian seruan yang mengemuka saat Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kota Tanjungpinang mengadakan pertemuan di Kantor Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Pemberdayaan Masyarakat, Senggarang, Tanjungpianng, Selasa (30/6/2020).
Rapat rutin bulanan Forum ini dihadiri Ketua FPK Tanjungpinang Ashady Selayar dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Pemberdayaan Masyarakat Tanjungpinang Achmad Nur Fatah. Anggota FPK yang hadir juga tampak ramai.
Pertemuan tersebut tetap mematuhi protokol kesehatan pencegahan virus corona atau Covid-19. Dari menerapkan jarak aman antar peserta rapat, pemakaian masker dan penyediaan hands sanitizer di pintu masuk ruang rapat.
Ini rapat perdana FPK Tanjungpinang secara tatap muka setelah virus corona atau Covid-19 melanda seluruh daerah di Indonesia termasuk kota Tanjungpinang. Sebelumnya, di masa pandemi Covid-19, FPK Tanjungpinang pernah mengadakan pertemuan satu kali namun secara online melalui aplikasi telekonferensi Zoom, bersama Plt. Wali Kota Tanjungpinang Rahma yang ketika itu masih menjabat Plh. wali kota, yang difasilitasi Badan kesatuan Bangsa, Politik dan Pemberdayaan Masyarakat Tanjungpinang.
Sebenarnya banyak hal yang dibahas, dari program hingga rencana aksi nyata yang akan dilakukan Forum ke depan ini. Sejumlah gagasan juga dilontarkan yang tujuannya menjaga kerukunan antarwarga di kota Tanjungpinang, yang beragam suku,agama, etnis dan ras.
Selain membicarakan Covid-19 yang saat ini mulai mereda yang ditunjukkan angka kasus positif yang dratis menurun, hingga kota Tanjungpinang diganjar zona HIJAU, hubungan dua srikandi terbaik kota Tanjungpinang, yaitu Rahma yang menjabat Plt. Wali Kota Tanjungpinang dan Yuniarni Pustoko Weni menjabat ketua DPRD Tanjungpinang, turut disinggung.
DPRD yang menginterpelasi Plt. Wali Kota Rahma terkait kebijakan tambahan penghasilan pegawai (TPP)
dilingkungan ASN Pemko Tanjungpianang, serta kritik bertubi-tubi yang dilancarkan legislatif menyoal bantuan langsung tunai terdampak Covid-19 yang akhirnya gagal didistribusikan sampai saat ini, sepertinya menjadi gambaran hubungan Rahma kurang harmonis, tidak saja kepada Weni, sapaan akrab ketua DPRD, tapi juga ke lembaga legislatif tersebut.
Sejumlah anggota FPK mengemukakan keprihatinan terhadap hubungan yang memanas dari petinggi di kedua lembaga yang merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah itu.
Mereka berharap agar dua srikandi ini, Rahma dan Weni, yang memegang tampuk kekuasaan di eksekutif dan legsilatif Tanjungpinang itu, bisa duduk bersama untuk menurunkan ketegangan politik dengan mengedepankan kepentingan yang lebih besar yaitu kesejahteraan masyarakat dan pembangun kota Tanjungpinang.
Selain itu, FPK juga diminta untuk ikut andil dalam meredakan perseteruan keduanya. Maka disepakati dalam waktu dekat ini FPK akan melakukan audensi dengan ketua DPRD Tanjungpinang Weni.
Ashady Selayar selaku ketua FPK sangat mendukung harapan anggota FPK yang berasal dari keberagaman suku, etnis, agama, budaya dan adat istiadat yang ada di kota Tanjungpinang itu. Menurutnya gagasan itu untuk kebaikan bersama serta kepentingan orang ramai, yaitu masyarakat Tanjungpinnag.
“Harapan untuk audensi ini akan kita sampaikan ke Bu Weni selaku ketua DPRD Tanjungpinang, mudah-mudahan langsung direspon dan bisa segera menjadwalkan waktu untuk menerima FPK,” kata Ashady Selayar yang juga anggota DPRD Tanjungpinang itu.
Sementara itu, Achmad Nur Fatah, di awal acara, memaparkan bahwa FPK dibentuk sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjaga kerukunan antarwarga dii kota Tanjungpinang, yang beragam suku,agama, etnis dan ras.
Dia berharap kehadiran FPK dapat memberikan kesejukan dan kenyamanan di masyarakat dengan memberi pemahaman tentang begitu pentingnya persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Menurutnya perbedaan di masyarakat yang beragam suku, agama, budaya dan adat istiadat harus bisa membaur, saling menerima dan menghargai satu sama lainnya, dan yang paling penting sama-sama menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan NKRI, sebagaima semboyan Bhinneka Tunggal Ika. (tr)
