Kepri – Tes urin selalu menjadi momok bagi banyak orang terutama kalangan menengah ke atas, dari pengusaha hingga para pejabat di negeri ini. Apa pasalnya, yang pasti, ia takut boroknya sebagai pengguna narkoba, yang selama ini ditutup rapat akan terungkap, sekaligus menjadi stigma negatif di masyarakat.
Ternyata hal itu tak berlaku bagi Gubernur Provinsi Kepri Nurdin Basirun. Buktinya, mantan Bupati Karimun itu, sedikitpun tak gentar untuk menjalani tes urin yang diselenggarakan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kepri.
Tes urin dilakukan dalam rangkaian acara penadatanganan MoU antara Pemprov Kepri dengan BNN, saat apel pagi di Lapangan kantor Gubernur, Pulau Dompak, Tanjungpinang, Senin (24/6/2019) lalu.
Keteladanan dari Gubernur Nurdin ini juga diikuti jajarannya. Wakil Gubernur Isdianto dan Sekdaprov Arif hingga pejabat eselon II ikut tes urin, yang dilaksanakan di Lantai 4, kantor pusat Pemda Kepri itu. Tes urin pejabat eselon IV, tempatnya, di Aula Wan Sri Beni Dompak.
Penandatanganan MoU tentang Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekusor Narkotika di Provinsi Kepri, dihadiri langsung Kelala BNN Kepri, Brigjen Pol Richard Nainggolan.
Melalui kesepakatan bersama tersebut, Nurdin berharap seluruh jajaran ASN di lingkungan pemerintahannya dapat menjadi pribadi yang bersih dari segala tindakan negatif, seperti penggunaan obat-obat terlarang (narkoba).
“Mari kita tunjukan bahwa ASN di Kepri ini bersih dari narkoba, jujur bertindak dan bertanggungjawab dalam menjalankan setiap tugas sebagai pelayan publik,” tegas Nurdin kepada jajarannya.
Nurdin juga menegaskan penandatangan kesepakatan pencegahan dan pemberanrasan peredaran narkoba itu, jangan hanya sekedar tinta pena di atas meja belaka, namun harus ditunjukkan dengan aksi nyata, dari pribadi pegawai selaku abdi negara.
“Inilah salah satu cara meyakinkan kepada publik bahwa kita siap memerangi salah satu penyakit sosial saat ini,” ujar Nurdin
Terkait semakin maraknya penyalahgunaan narkoba, Nurdin meminta jajarannya bersih dari narkoba dengan
menghindari obat-obat terlarang itu. Dia pun berkomitmen untuk menindak tegas para pegawai yang dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba.
Penegasan tersebut berkaitan semakin maraknya peredaran narkoba di Kepri. Nurdin merasa miris melihat beberapa oknum pegawai di jajarannya, yang terjerat narkoba.
“Dari dulu Pemerintah sudah selalu mengingatkan dan kita pun tidak mentolerir kesilapan-kesilapan yang dilakukan oknum pegawai agar tidak berkembang semakin banyak. Tidak ada niat kita untuk terjerumus. namun itulah bentuk godaan kalau tidak hati-hati. Makanya kita antisipasi sejak dini,” pungkasnya.
Sementara Kepala BNN Richard Nainggolan menyambut baik kerjasama yang dilakukan bersama pihak Pemprov Kepri. Terlebih permasalahan narkoba saat ini menjadi semakin tinggi dan di Indonesia sendiri masuk darurat narkoba secara nasional.
“Disinilah kita lakukan antisipasi baik pribadi maupun keluarga, agar jangan sampai terjerumus di narkoba ini. Kedepan BNN bersama Pemprov Kepri akan terus melakukan berbagai program pencegahan agar dapat menciptakan lingkungan yang bersih dari narkoba,” kata Richard.
Ia menjelaskan, dari data BNN angka penyalahgunaan narkoba mencapai 4 juta orang, dan sekitar 200 ribu orang berada di Provinsi Kepri. Merujuk data BNN tahun 2018, pada pemeriksaan di sektor pekerja dan pelajar di Kota Batam, tercatat 16 ribu lebih terpapar penyalahgunaan narkoba. (hms kepri/tr)
