TANJUNGPINANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanjungpinang baru-baru ini menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Pelindo Tanjungpinang, untuk membahas rencana kenaikan tarif pas pelabuhan di Pelabuhan Sri Bintan Pura (SBP), Tanjungpinang. Rapat yang berlangsung di Senggarang ini menyimpulkan DPRD menolak secara tegas rencana Pelindo menaikkan tarif. Keputusan ini seolah cermin dukungan terhadap beberapa kelompok masyarakat yang menentang kenaikan tarif.
Sikap DPRD memunculkan dilema bagi Pelindo. Jika kenaikan tarif tetap dipaksakan, dikhawatirkan akan timbul ketegangan di masyarakat yang bisa memengaruhi keamanan dan kenyamanan pelabuhan. Di sisi lain, Pelindo dituntut untuk terus meningkatkan kualitas fasilitas dan pelayanan demi kenyamanan dan keamanan pengguna jasa pelabuhan.
Setelah mempertimbangkan dampak yang bisa ditimbulkan, Pelindo akhirnya membatalkan rencana kenaikan tarif pas penumpang. Pada 30 Januari 2025, General Manager (GM) Pelindo Cabang Tanjungpinang, Tonny Hendra Cahyadi, mengeluarkan surat pembatalan melalui No.PU.05.01/30/1/1/GM/GM/TGPI-25, yang mencabut surat sebelumnya yang berisi rencana kenaikan tarif, yaitu surat Nomor: PU.05.01/16/1/1/GM/GM/TGPI-25 tertanggal 16 Januari 2025.
Pelindo Tanjungpinang memang sering kali menghadapi kontroversi terkait tarif pas penumpang. Pada 2023, rencana kenaikan tarif yang serupa juga dibatalkan setelah mendapat penolakan dari masyarakat. Anehnya, meskipun banyak yang mendukung upaya perbaikan fasilitas pelabuhan, keputusan kenaikan tarif ini selalu mendapat kritik tajam dari beberapa kalangan yang beranggapan kenaikan tarif hanya untuk meraup keuntungan semata, tanpa disertai peningkatan kualitas pelayanan.
Di tengah perdebatan tersebut, Andi Cori Patahuddin, tokoh masyarakat Tanjungpinang, memberikan pandangan berbeda. Ia mengimbau agar pihak-pihak yang menolak kenaikan tarif pelabuhan membuka pikiran dan melihat masalah ini dari sudut pandang yang lebih luas.
Menurut Andi Cori, selama delapan tahun terakhir, Pelindo telah melakukan pembenahan infrastruktur pelabuhan tanpa menaikkan tarif pas penumpang. Ia menilai perubahan positif di pelabuhan bisa dilihat melalui berbagai perbaikan fasilitas, seperti area parkir dan jalur penumpang yang kini lebih aman dan nyaman, dengan tambahan atap dan dinding untuk melindungi dari cuaca buruk.
Andi Cori juga menyesalkan sikap terburu-buru DPRD Tanjungpinang yang langsung menolak rencana kenaikan tarif tanpa mempertimbangkan perkembangan dan pembenahan yang telah dilakukan Pelindo. Ia menegaskan bahwa, meskipun tidak membela Pelindo, perubahan nyata di pelabuhan harus diakui, dan seharusnya DPRD tidak memberikan contoh buruk dengan menutup mata terhadap perbaikan yang telah dilakukan.
“Mari kita jujur melihat kondisi Pelabuhan SBP Tanjungpinang yang kini jauh lebih baik dibandingkan delapan tahun lalu. Meskipun tidak ada kenaikan tarif, Pelindo terus berusaha meningkatkan fasilitas untuk kenyamanan masyarakat,” ujar Andi Cori kepada suluhkepri.com, Sabtu (1/2/2025).
Ia juga mengingatkan bahwa pelabuhan adalah fasilitas publik yang harus didukung oleh semua pihak. Kenaikan tarif untuk keuntungan Pelindo adalah pandangan yang salah. Tarif pas penumpang adalah untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sebagai ikon Tanjungpinang, Pelabuhan SBP harus didorong untuk terus berkembang agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik lagi bagi pengguna jasa pelabuhan.
“Pelabuhan ini adalah pintu utama jalur laut Tanjungpinang, dan untuk itu, kita semua perlu mendukung upaya peningkatan fasilitas dan pelayanan yang lebih baik,” tegas Andi Cori.
Adapun besaran tarif baru yang semula ditetapkan dan rencananya akan mulai diberlakukan pada 1 Februari 2025 adalah:
Terminal Domestik: Dari Rp 10.000 menjadi Rp 15.000
Terminal Internasional:
-Warga Negara Indonesia (WNI): Dari Rp 40.000 menjadi Rp 75.000
-Warga Negara Asing (WNA): Dari Rp 75.000 menjadi Rp 100.000.
