TANJUNGPINANG – Forum Peduli Ibukota Kepri (FPI Kepri) kembali menegaskan sikap tegasnya terhadap kebijakan Gubernur Kepri Ansar Ahmad yang berencana melelang kawasan Gurindam 12 kepada pihak pengusaha. Melalui rapat internal yang digelar pada Rabu malam (15/10/2025). FPI Kepri memutuskan untuk tetap berpegang teguh pada tuntutan utama: pembatalan lelang kawasan Gurindam 12.
Koordinator Utama FPI Kepri, Hajarullah Aswad, membenarkan bahwa rapat tersebut membahas langkah lanjutan perjuangan untuk mendesak Gubernur Ansar agar membatalkan kebijakan lelang.
“Benar, kami (FPI Kepri) menggelar pertemuan untuk mengambil sikap terhadap tindak lanjut perjuangan soal lelang Gurindam 12. Teman-teman di FPI tetap satu suara meminta pembatalan lelang Gurindam 12,” ujar Hajarullah kepada Suluhkepri.com, Kamis (16/10/2025).
Menurut Hajarullah, keputusan rapat menegaskan kembali sikap awal FPI Kepri yang menolak keras kebijakan pelelangan tersebut. Ia menyebut, Gurindam 12 adalah aset publik yang dibangun menggunakan dana APBD Kepri lebih dari Rp500 miliar, sehingga pengelolaannya seharusnya berada di tangan pemerintah daerah, bukan pengusaha.
“Kami ingin Gurindam 12 tetap menjadi ruang publik dan pusat ekonomi lokal, yang dikelola pemerintah daerah untuk pemberdayaan pedagang kecil dan UMKM,” tegasnya.
*****
Sebelumnya, FPI Kepri telah memberi tenggat waktu dua pekan bagi Gubernur Ansar untuk menyatakan secara terbuka pembatalan lelang Gurindam 12, terhitung dari sejak aksi demonstrasi di kantor Gubernur Kepri, pada 8 Oktober.
Jika dalam satu minggu pertama belum ada respons, FPI akan mengejar rapat dan hasilnya disampaikan secara resmi kepada Gubernur. Hingga pekan kedua tak juga ada tanggapan, FPI memastikan akan menggelar aksi demonstrasi lanjutan dengan massa yang lebih besar di Kantor Gubernur Kepri.
“Aksi demonstrasi sudah menjadi komitmen FPI Kepri, jika Gubernur Ansar tak membatalkan kebijakan lelang Gurindam 12 secara terbuka. Kami akan mengerahkan massa lebih besar untuk menekan gubernur agar segera mengambil keputusan pembatalan lelang tersebut,” ujar Hajarullah.
Ia menegaskan, FPI Kepri tidak menolak investasi atau program pembangunan pemerintah sepanjang berpihak pada kepentingan rakyat. Namun, ia menilai kebijakan lelang Gurindam 12 adalah langkah yang melenceng dari semangat pemerintahan untuk mensejahterakan masyarakat.
“Kami mendukung pembangunan, tapi kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat, FPI Kepri akan berdiri tegak menentangnya,” tegas Hajarullah.
*****
Sebelumnya, Pemprov Kepri mengungkapkan rencana lelang pengelolaan kawasan Gurindam 12, yang disebut bertujuan membuka peluang investasi dan meningkatkan daya tarik ekonomi kawasan tersebut. Ia beralasan, keterlibatan pihak swasta dibutuhkan agar kawasan itu tidak terbengkalai dan bisa menjadi pusat kegiatan ekonomi baru di Tanjungpinang.
Namun, alasan itu ditolak mentah-mentah oleh FPI Kepri. Hajarullah Aswad menilai argumentasi pemerintah justru menyesatkan publik karena meniadakan prinsip keadilan sosial dan hak masyarakat atas ruang publik.
“Kalau alasan pemerintah karena ingin kawasan itu ramai, caranya bukan dengan menyerahkan ke pengusaha. Pemerintah daerah bisa mengelolanya langsung dengan memberdayakan pedagang kecil, pelaku UMKM, dan masyarakat sekitar. Gurindam 12 dibangun dari uang rakyat, bukan modal investor,” tegas Hajarullah.
Ia menambahkan, perjuangan FPI Kepri bukan sekadar menolak lelang, tapi juga untuk menegakkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas publik dalam pengelolaan aset daerah. “Kita tidak ingin Gurindam 12 berubah menjadi simbol keserakahan birokrat dan pengusaha. Ini soal moral pemerintahan: apakah berpihak pada rakyat atau pada pemodal?” kritik Hajarullah.
(tr/red)
