KEPRI – Pertemuan informal antara Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, dengan Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, pada Rabu (29/4/2026), menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau.
Pertemuan yang berlangsung di Kafe Kemensos “Selalu Ada” ini menjadi momentum penting dalam mempererat sinergi antara Pemerintah Provinsi Kepri dan Kementerian Sosial RI.
Kedua pihak menegaskan komitmen bersama untuk mempercepat program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, mulai dari sektor pendidikan, perlindungan sosial, hingga layanan kesehatan.
Salah satu fokus utama yang dibahas adalah rencana pembangunan Sekolah Rakyat permanen di Kepulauan Riau sebagai bagian dari upaya peningkatan akses pendidikan.
Pemerintah Provinsi Kepri telah menyiapkan lahan seluas 10 hektare yang berada di ibu kota provinsi dan berhadapan langsung dengan Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH).
Menanggapi hal tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan kesiapan pihaknya untuk merealisasikan pembangunan gedung permanen dengan berkoordinasi bersama Kementerian Pekerjaan Umum terkait penyesuaian anggaran.
Di sektor perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, sejumlah program strategis turut menjadi perhatian bersama.
Program tersebut meliputi rehabilitasi rumah nelayan dengan bantuan sebesar Rp50 juta per unit, penguatan perlindungan sosial melalui skema BPJS khusus, bantuan bagi pengemudi ojek online, serta percepatan elektrifikasi wilayah.
Selain itu, kelanjutan program permodalan bagi pelaku UMKM melalui kerja sama dengan BRK Syariah juga akan terus diintensifkan, terutama dalam masa pemulihan ekonomi pasca pandemi.
Pada bidang kesehatan, Gubernur Ansar menekankan pentingnya penguatan fasilitas rumah singgah bagi masyarakat Kepri di Jakarta dan Batam untuk mendukung pasien rujukan.
Ia juga menyoroti perlunya solusi yang lebih efektif terkait pemulangan jenazah warga Kepri yang meninggal dunia di Jakarta agar dapat ditangani dengan lebih baik oleh pemerintah pusat.
Sebagai bagian dari peningkatan kualitas layanan kesehatan, Pemprov Kepri saat ini tengah menyekolahkan 58 dokter spesialis dan subspesialis guna memenuhi kebutuhan tenaga medis di seluruh kabupaten/kota.
Dalam aspek tata kelola pemerintahan desa, dibahas pula rencana penguatan sinergi data melalui pertemuan operator data dari sekitar 180 desa di Kepri.
Pemprov Kepri mengusulkan pemberian insentif bagi operator desa serta pendampingan teknis dari Kementerian Sosial guna meningkatkan kualitas data sosial yang akurat dan terintegrasi.
Gubernur Ansar juga menegaskan posisi strategis Kepri yang berada di jalur lalu lintas internasional Selat Malaka dengan pergerakan sekitar 30 juta kontainer setiap tahun.
Dengan berbagai capaian dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM), Kepri dinilai siap menjadi daerah percontohan dalam pengembangan program kesejahteraan sosial berbasis kolaborasi nasional.
“Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci agar setiap program benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kepri siap menjadi role model pelayanan sosial yang terintegrasi dan berkelanjutan,” tegas Ansar.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Sosial Kepri Mahadi Rahman serta Kepala Biro Umum Setjen Kemensos RI Salahuddin Yahya, yang bersama-sama membahas langkah konkret percepatan implementasi program di lapangan.
(red)
