KEPRI – Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Luki Zaiman Prawira, memaparkan capaian kinerja sekaligus tantangan strategis daerah saat menerima kunjungan kerja Komisi IX DPR RI di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Rabu (22/4/2026).
Kunjungan tersebut dipimpin Ketua Tim Komisi IX, Nihayatul Wafiroh, dalam rangka meninjau implementasi kebijakan di sektor kesehatan, ketenagakerjaan, dan perlindungan sosial, khususnya di wilayah kepulauan dengan karakteristik geografis yang kompleks.
Mewakili Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, Luki menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Kepri pada 2025 mencapai 6,94 persen, tertinggi di wilayah Sumatera.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa tantangan utama masih terletak pada pemerataan pembangunan, mengingat Provinsi Kepri terdiri dari lebih dari dua ribu pulau yang tersebar luas.
Di sektor kesehatan, Pemerintah Provinsi Kepri terus memperluas akses layanan, salah satunya melalui program pemeriksaan kesehatan gratis yang telah menjangkau lebih dari 104 ribu masyarakat.
Selain itu, upaya percepatan eliminasi tuberkulosis (TBC) dan penanganan stunting juga terus digencarkan secara berkelanjutan di berbagai wilayah.
Pada sektor ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka berhasil ditekan hingga 6,35 persen melalui penguatan program pendidikan vokasi dan pelatihan kerja berbasis kebutuhan industri.
Program link and match dengan dunia usaha, khususnya sektor galangan kapal, menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan daya serap tenaga kerja lokal.
Sementara itu, di bidang perlindungan sosial, Pemprov Kepri memperkuat perlindungan bagi pekerja rentan dengan memberikan subsidi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi puluhan ribu nelayan dan petani.
Luki juga menyoroti sejumlah tantangan strategis, mulai dari tingginya biaya logistik antar-pulau, keterbatasan fasilitas layanan kesehatan, hingga masih maraknya pekerja migran non-prosedural di wilayah perbatasan.
Tercatat hingga 2025, Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) telah menangani lebih dari 5.800 kasus pekerja migran bermasalah di wilayah Kepri.
Dari sisi capaian pembangunan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kepri mencapai 80,53 atau tertinggi di luar Pulau Jawa, dengan angka kemiskinan yang juga menurun menjadi 4,26 persen, terendah di Sumatera.
Luki menegaskan pentingnya dukungan pemerintah pusat, terutama melalui penguatan anggaran dekonsentrasi dan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk sektor kesehatan dan ketenagakerjaan.
Menurutnya, peningkatan fasilitas kesehatan di pulau-pulau terdepan menjadi kebutuhan mendesak guna memastikan layanan yang merata.
Sementara itu, Nihayatul Wafiroh mengapresiasi capaian pembangunan Kepri yang dinilai mampu mencatat pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional.
Namun, ia mengingatkan bahwa pertumbuhan tersebut harus sejalan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas.
Ia juga menyoroti kompleksitas wilayah Kepri sebagai daerah kepulauan dengan banyak jalur perlintasan, termasuk jalur tidak resmi yang berpotensi menimbulkan berbagai persoalan.
Menurutnya, kondisi tersebut berkaitan erat dengan isu ketenagakerjaan, perlindungan pekerja migran, serta pengawasan peredaran obat dan makanan.
Selain itu, tingginya mobilitas penduduk akibat arus migrasi dari berbagai daerah juga menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah.
Komisi IX DPR RI menegaskan pentingnya penguatan koordinasi lintas sektor untuk memastikan perlindungan pekerja dan optimalisasi sistem ketenagakerjaan di daerah.
Kunjungan kerja ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjawab tantangan pembangunan di wilayah kepulauan seperti Kepulauan Riau.
(red)
