KEPRI – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kembali menorehkan prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Capaian tersebut diumumkan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kepulauan Riau dengan agenda penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas LKPD Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Tanjungpinang, Senin (22/6/2026).
Dengan raihan ini, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berhasil mempertahankan opini WTP selama 16 kali berturut-turut. Prestasi tersebut menjadi bukti konsistensi pemerintah daerah dalam menerapkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, menyampaikan apresiasi kepada BPK RI dan seluruh tim auditor yang telah melaksanakan pemeriksaan secara profesional, independen, dan objektif.
Ia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh perangkat daerah, tim penyusun laporan keuangan, serta berbagai pihak yang berkontribusi dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Menurut Ansar, hasil pemeriksaan BPK tidak hanya menjadi instrumen evaluasi, tetapi juga bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab.
“Raihan opini WTP ke-16 secara berturut-turut merupakan hasil sinergi, integritas, dan kerja kolektif seluruh jajaran pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Ansar menegaskan bahwa opini WTP bukan sekadar prestasi administratif, melainkan motivasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
Menurutnya, keberhasilan tersebut harus mampu mendorong terciptanya pemerintahan yang efektif, bersih dari praktik korupsi, serta memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kepulauan Riau.
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi dan catatan yang diberikan BPK RI secara tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain memperkuat sistem pengendalian intern pemerintah, Pemprov Kepri akan terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengelolaan keuangan serta memperkuat budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas, akuntabilitas, dan transparansi.
Raihan opini WTP ke-16 berturut-turut ini semakin memperkokoh komitmen Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah guna mendukung pembangunan yang efektif, merata, dan berkelanjutan bagi masyarakat Kepri.
(red)
