NATUNA – Komisi 2 DPRD Natuna menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Branch Manager Pertamina Rayon I Kepri dan Depot Pertamina Ranai, di Ruang Rapat Banggar Sekretariat DPRD Natuna. Senin (14/2/2022).
RDP menanggapi keuhan warga terkait tingginya harga bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah Kecamatan yang jauh dari Ibu Kota Kabupaten Natuna.
Salah satu BBM yang menjadi keluhan masyarakat adalah pertalite, dimana untuk di Provinsi Kepulauan Riau harga pertalite satu harga dibandrol dengan Rp 8 ribu perliter, namun untuk di Kecamatan Bunguran Barat (khususnya Pulau Sedanau), Pulau Tiga, Pulau Tiga Barat, Serasan, Midai dan Subi pertalite dibanderol Rp 9,5 ribu hingga Rp 10 ribu perliter.
Dalam RDP, Ketua Komisi II Marzuki didampingi anggota DPRD Hendri FN, Azi dan Syaifullah. Marzuki S.H selaku Ketua Komisi II DPRD Natuna menyampaikan bahwa tingginya harga pertalite di sejumlah kecamatan tersebut diakibatkan adanya ongkos angkutan khusus untuk BBM sampai kepada sub penyalur.
“Pihak Pertamina hanya bisa menjamin Pertalite sampai pada penyalur namun tidak ke sub penyalur, dari penyalur ke sub penyalur terdapat ongkos angkut BBM sehingga harga pun lebih tinggi,” kata Marzuki.
Ia menerangkan hal tersebut hanya terjadi di kecamatan yang jauh dari Ibu Kota Kabupaten Natuna.
Marzuki menjelaskan data yang diperoleh dari Kabag Ekonomi bahwa di Kabupaten Natuna terdapat 11 penyalur yang sudah eksis dan 2 penyalur masih mengurus perizinan.
“Kesebelas penyalur ini sudah tersebar di setiap pulau di Kabupaten Natuna,” jelasnya.
Marzuki S.H Ketua Komisi II DPRD Natuna
Agar seluruh masyarakat Natuna bisa menikmati BBM satu harga khususnya Pertalite Rp.8 ribu perliter, Ketua Komisi II mendorong penyalur yang ada saat ini bisa dimanfaatkan untuk mengadakan minimal SPBU atau Pertamini di setiap ibu kota kecamatan, sehingga harga Pertalite Rp.8 ribu perliter bisa dinikmati seluruh masyarakat Natuna tidak hanya di Ibu Kota Kabupaten.
“Makanya tadi kita menyampaikan supaya dikaji ulang tentang penyalur, paling tidak bisa membuat harga yang sama dengan membuat SPBU atau Pertamini di setiap ibukota kecamatan, itu yang kita dorong,” tuturnya.
Sementara Branch Manager Rayon I Kepri Pertamina, Reiza Pradipta Makruf menyampaikan bahwa belum ada kepastian untuk penyalur mengadakan SPBU atau Pertamini di setiap ibukota kecamatan.
“Nanti kami akan menindaklanjuti bersama pemerintah, terkait penyalur mengadakan Pertamini di setiap ibukota kecamatan, mudah-mudahan nantinya seluruh masyarakat Natuna bisa merasakan Pertalite satu harga Rp 8 ribu perliter,” ujarnya.
Turut hadir dalam rapat tersebut antara lain Wakil Ketua Komisi Hendri FN, Sekretaris Komisi Azi dan Anggota komisi Syaifullah, Asisten I Sekda Natuna Basri, Kabag Ekonomi Wan Syazali dan Sekretaris Dinas Perhubungan Romi R Novir.
Saipul
