TANJUNGPINANG – Suara perlawanan rakyat Tanjungpinang kian mengeras. Forum Peduli Ibukota Kepri menggelar Diskusi Terbuka bertajuk “Kasi Paham Gubernur” dengan tema “Gurindam 12 Tepi Laut: Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Aset di Ibukota” di A8 Pinang Harmoni Square, Sabtu (20/9). Forum ini menjadi panggung ultimatum bagi Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, yang dinilai lebih mementingkan kepentingan oligarki ketimbang nasib rakyat kecil.
Kegiatan ini dihadiri beragam elemen masyarakat: tokoh agama, akademisi, mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH), pemuda, pedagang kecil, hingga aktivis dari berbagai kabupaten/kota di Kepri. Kehadiran pedagang kaki lima (PKL) yang sehari-hari menggantungkan hidup di kawasan Gurindam 12 memberi kesaksian langsung bagaimana kebijakan pemerintah berpotensi menghancurkan sumber penghidupan mereka.
Peserta menyoroti tajam rencana lelang Gurindam 12 yang dianggap sebagai langkah sesat dan tidak bermoral. Mereka menegaskan bahwa kawasan tepi laut itu dibangun dengan dana publik, sehingga tidak pantas dikomersialisasikan untuk memperkaya segelintir pemodal.
“Jika Gurindam 12 jatuh ke tangan swasta, rakyat akan tersingkir. Apakah ini wajah pembangunan yang dijanjikan gubernur?” ujar seorang peserta dari mahasiswa, sebagaimana dikutip harianmetropolitan
Forum menghasilkan empat rekomendasi penting. Pertama, seluruh kebijakan pengelolaan aset publik harus melalui mekanisme transparan dan mendapat persetujuan DPRD. Kedua, masyarakat wajib dilibatkan sejak perencanaan hingga evaluasi. Ketiga, batalkan pengelolaan Gurindam 12 oleh pihak swasta. Keempat, kembalikan aset milik Pemko Tanjungpinang yang kini dikuasai Pemprov Kepri dan Pemkab Bintan.
“Gurindam 12 bukan milik Ansar, bukan milik pejabat, tapi milik rakyat. Jangan jadikan ruang publik ini sebagai bancakan oligarki,” tegas peserta lainnya.
Moderator diskusi, Khaidar Rahmat, menekankan bahwa forum ini bukan sekadar wacana intelektual, melainkan gerakan moral untuk menegur gubernur yang dinilai abai pada amanah rakyat. Ia bersama Edi Cindai dan Jusri Sabri mengingatkan, masyarakat tidak boleh hanya menjadi penonton, melainkan harus berdiri di garis depan mengawal kebijakan publik.
Minimnya komunikasi politik Ansar Ahmad juga menjadi sorotan tajam. Ketertutupan informasi dan sikap diam gubernur dianggap sebagai bentuk arogansi kekuasaan. “Ansar lebih sibuk melayani kepentingan pemodal ketimbang mendengar jeritan rakyat kecil. Inilah bukti nyata kepemimpinan yang pro-oligarki,” kata seorang tokoh masyarakat dengan nada geram.
Forum ini menyepakati penyusunan rekomendasi resmi untuk diserahkan langsung kepada Gubernur Kepri dan DPRD. Dokumen tersebut akan menjadi catatan publik bahwa rakyat menolak keras segala bentuk komersialisasi atas Gurindam 12.
Tidak berhenti di situ, Forum Peduli Ibukota Kepri juga memutuskan langkah lanjutan: membawa persoalan ini ke Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Provinsi Kepri pada 24 September 2025.
Dalam RDP itu, gerakan rakyat akan dikuatkan dengan aksi massa. Targetnya menghadirkan seribu orang di gedung DPRD sebagai bentuk tekanan moral sekaligus peringatan keras kepada pemerintah. “Jika gubernur tetap memaksa, rakyat siap melawan!” tegas mereka.
Aksi ini sebagai bentuk solidaritas dan tekanan moral agar pemerintah menghentikan langkah melelang Gurindam 12. Gerakan ini diharapkan menjadi momentum perlawanan rakyat terhadap kebijakan yang dianggap tidak adil.
Ultimatum telah disampaikan masyarakat. Jika Gubernur Ansar Ahmad tetap menutup telinga, ia harus bersiap menghadapi gelombang perlawanan rakyat Tanjungpinang yang bersatu menjaga hak atas kota yang dicintainya dari keserakahan penguasa.
(tr/red)
