TANJUNGPINANG – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang, Senin (9/3/2026). Rakor tersebut membahas kondisi inflasi nasional dan daerah, sekaligus kesiapsiagaan pemerintah daerah menghadapi momentum Idulfitri 1447 Hijriah.
Mendagri didampingi Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Amalia Adininggar Widyasanti. Selain pengendalian inflasi, rapat juga membahas kesiapan daerah menghadapi arus mudik Lebaran serta evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap kebijakan pembangunan tiga juta rumah.
Dalam arahannya, Tito menyampaikan bahwa inflasi nasional secara year on year (yoy) pada Februari 2026 tercatat sebesar 4,76 persen. Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan periode Desember 2025 hingga Januari 2026 yang berada pada kisaran 3,55 persen.
Pemerintah pusat sendiri menargetkan inflasi nasional berada pada kisaran 2,5 persen ±1 persen. Dengan demikian, inflasi saat ini berada sedikit di atas target yang telah ditetapkan.
“Secara teoritis angka 3,5 persen masih tergolong ringan, namun dampaknya sudah mulai dirasakan oleh masyarakat terutama pada kelompok desil 1 hingga 4,” ujar Tito.
Ia menjelaskan bahwa penyumbang utama inflasi secara yoy berasal dari kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang mencapai 16,66 persen, termasuk kenaikan harga emas yang turut dipengaruhi situasi global seperti konflik internasional.
Selain itu, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga juga memberi kontribusi inflasi sebesar 16,19 persen, yang dipengaruhi faktor subsidi energi pada Januari–Februari tahun sebelumnya.
Inflasi Kepri Masih Terkendali
Meski demikian, Tito menilai kondisi inflasi di Provinsi Kepulauan Riau masih berada dalam kondisi terkendali. Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kepri tercatat sebesar 0,7 persen dengan tingkat inflasi sebesar 3,54 persen.
“Inflasi Kepri berada di angka 3,54 persen, ini cukup baik dan masih terkendali,” jelas Tito.
Menurutnya, komoditas yang memberi andil inflasi di Kepri antara lain emas perhiasan dengan kontribusi sekitar 0,15 persen serta angkutan udara.
Di sisi lain, kinerja ekonomi Kepulauan Riau juga menunjukkan tren positif. Tito menyebutkan pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar 5,39 persen, sementara Kepulauan Riau mampu mencapai 7,89 persen atau jauh di atas rata-rata nasional.
“Hampir seluruh kabupaten dan kota di Kepri mencatat pertumbuhan ekonomi di atas angka nasional,” tambahnya.
Sementara itu, realisasi pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Riau hingga 6 Maret 2026 tercatat sebesar 16,97 persen. Namun realisasi belanja daerah baru mencapai 4,45 persen sehingga perlu didorong agar lebih optimal.
Dalam kesempatan tersebut, Tito juga mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi arus mudik dan arus balik Idulfitri 1447 Hijriah.
Diperkirakan arus mudik mulai terjadi pada 16 Maret 2026 seiring kebijakan Work From Anywhere (WFA), sementara arus balik diprediksi berlangsung pada 27 Maret 2026.
“Menjelang hari raya, banyak persoalan yang harus diantisipasi secara bersama oleh kepala daerah, mulai dari stabilitas harga barang, kesiapan infrastruktur, pengaturan arus mudik dan balik, hingga pengamanan pelaksanaan ibadah. Semua perlu disinergikan bersama Forkopimda,” tegas Tito.
Tren Positif Ekonomi Kepri
Sementara itu, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau menunjukkan tren yang sangat positif sejak kuartal II hingga kuartal IV 2025.
Menurutnya, seluruh kabupaten dan kota di Kepri mencatatkan pertumbuhan ekonomi positif, bahkan sebagian besar berada di atas rata-rata nasional.
“Selamat kepada Pak Gubernur atas kinerja pertumbuhan ekonomi di Kepulauan Riau. Tercatat lima kabupaten/kota di Kepri tumbuh di atas rata-rata nasional,” ujar Amalia.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Ansar Ahmad menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan di Kepulauan Riau.
Ansar menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kepri akan terus memperkuat langkah pengendalian inflasi serta memastikan kesiapan daerah menghadapi momentum Idulfitri.
“Kita bersyukur inflasi Kepulauan Riau masih terkendali dengan baik dan pertumbuhan ekonomi kita juga berada di atas rata-rata nasional. Ini menunjukkan berbagai kebijakan yang kita jalankan bersama mulai memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah,” ujar Ansar.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok serta memastikan kelancaran arus mudik dan arus balik masyarakat menjelang Idulfitri.
“Kita akan terus memperkuat sinergi dengan seluruh kabupaten/kota, Forkopimda, serta instansi terkait agar stabilitas harga tetap terjaga dan masyarakat dapat merayakan Idulfitri dengan aman, nyaman, dan lancar,” tutup Ansar.
(red)
